JAKARTA - Komisi VII DPR RI mengadakan rapat bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk membahas permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada industri.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa rapat ini merupakan bentuk upaya menyerap aspirasi dari pelaku industri.
Evita menyampaikan bahwa banyak masukan diperoleh baik dari kunjungan lapangan maupun hasil pertemuan dengan para pelaku industri.
Masukan tersebut mencakup kendala teknis, prosedur sertifikasi, dan kebutuhan program pelatihan yang bisa mempermudah penerapan SNI secara lebih efektif. Dengan demikian, rapat ini diharapkan bisa menjadi titik awal solusi yang komprehensif.
Evaluasi Kinerja Program BSN
Selain membahas kendala SNI, Komisi VII DPR juga ingin mengevaluasi kinerja BSN sepanjang tahun berjalan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program-program BSN telah berjalan sesuai target dan anggaran yang telah terserap.
Evita menambahkan bahwa DPR ingin melihat pencapaian program yang telah selesai, program yang diganti, serta efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan oleh BSN.
Hal ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi VII DPR terhadap pelaksanaan standar nasional dan penilaian kesesuaian industri di Indonesia. Rapat ini menjadi wadah untuk membahas rencana perbaikan serta percepatan implementasi SNI di berbagai sektor industri.
Jumlah Lembaga Penilai Kesesuaian dan Pengawasan
Pelaksana Tugas Kepala BSN, Kristianto Widiwardoyo, menjelaskan bahwa hingga November 2025, terdapat 2.687 Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Lembaga-lembaga ini mencakup laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, lembaga sertifikasi badan usaha, sertifikasi produk, manajemen, hingga jasa konstruksi.
Menurut Kristianto, pengawasan terhadap LPK dilakukan secara rutin melalui tiga mekanisme: surveilans terjadwal, surveilans tidak terjadwal, dan asesmen penyakitan.
Tujuan utama dari pengawasan ini adalah memastikan kompetensi LPK tetap terjaga secara konsisten sehingga sertifikasi SNI dapat diterapkan secara akurat dan terpercaya di seluruh industri.
Upaya Optimalisasi Standar Nasional untuk Industri
Rapat ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kepentingan legislatif dan lembaga teknis agar penerapan SNI di industri berjalan optimal.
Evita menekankan bahwa koordinasi antara DPR dan BSN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program standardisasi, mendukung daya saing industri, serta mempermudah UMKM dan perusahaan besar dalam mematuhi standar nasional.
Kristianto menambahkan bahwa BSN juga tengah meningkatkan sosialisasi program standardisasi untuk industri dan UMKM, memastikan pemahaman SNI merata di seluruh sektor.
Dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan, diharapkan penerapan SNI dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan industri nasional, meningkatkan kualitas produk, serta menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri.
