JAKARTA - Upaya pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi perhatian setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan langkah yang lebih agresif dalam memastikan integritas lembaganya.
Alih-alih hanya mengandalkan laporan internal, ia menguatkan pendekatan “bersih-bersih” melalui tindakan langsung di lapangan dan penegakan sanksi yang diklaim tidak pandang bulu.
Sorotan terhadap DJBC meningkat setelah muncul pengakuan seorang pedagang thrifting dari Pasar Senen mengenai dugaan pungutan bernilai fantastis—hingga Rp 550 juta per kontainer—untuk meloloskan impor pakaian bekas ilegal lewat pelabuhan. Isu tersebut kemudian menyeret kemungkinan adanya keterlibatan oknum pegawai Bea dan Cukai.
Menanggapi pernyataan tersebut, Purbaya mengambil posisi yang tegas sembari menekankan pentingnya bukti konkret sebelum penindakan dilakukan. Ia meminta pihak yang melontarkan tuduhan agar hadir langsung membawa rekaman atau dokumen pendukung sehingga proses klarifikasi dapat berjalan objektif. “Orang bisa ngomong apa saja, belum tentu betul. Harus diklarifikasi lagi betul apa enggak,” ujarnya.
Baginya, validasi menjadi kunci agar proses hukum tidak menyasar pihak yang tidak terlibat, namun tetap memberikan sanksi berat bagi mereka yang terbukti melanggar. Ia kembali menegaskan,
“Kalau ada tuduhan itu coba record-nya mana? Saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong saja kan enggak benar kaya gitu, itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung.”
Respons Tegas atas Dugaan Pungutan dan Peringatan kepada Jajaran DJBC
Purbaya menegaskan bahwa dirinya telah memberikan peringatan keras kepada seluruh lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk DJBC, agar menjaga integritas dan tidak melakukan praktik yang merugikan negara.
Sorotan mengenai dugaan pungutan impor pakaian bekas ilegal ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengkaji ulang mekanisme pengawasan di lapangan. Hal tersebut menjadi dorongan bagi Purbaya untuk mempertegas bahwa reformasi di DJBC bukan sebatas kampanye moral, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan yang nyata dan terukur.
Dengan latar belakang DJBC sebagai salah satu lembaga yang memiliki risiko tinggi terhadap pelanggaran, Purbaya menilai ketegasan dalam penindakan merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Ia ingin memastikan setiap proses berjalan transparan dan tidak memberi ruang bagi tindakan-tindakan yang merugikan negara.
Baginya, pemberantasan pelanggaran internal harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten agar publik kembali mempercayai lembaga pengawasan tersebut. Langkah ini pun sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen memperbaiki citra DJBC yang kerap disorot dalam isu penyelundupan dan pungli di pelabuhan.
Blusukan Purbaya Mengungkap Kejanggalan Nilai Impor
Pendekatan Purbaya tidak berhenti pada penegasan pernyataan. Ia memilih terjun langsung ke lapangan melalui serangkaian inspeksi untuk memastikan mekanisme pengawasan berjalan sebagaimana mestinya. S
alah satu kunjungan penting dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya. Dalam inspeksi tersebut, ia menemukan indikasi kuat adanya praktik underinvoicing.
Temuan paling mencolok adalah laporan nilai impor submersible pump (pompa air terbenam) yang hanya dicatat sebesar 7 dollar AS atau berkisar Rp 117.000 (kurs Rp 16.700 per dollar AS).
Angka tersebut sangat jauh dari harga pasar yang, menurut pengecekan Purbaya melalui marketplace, mencapai Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per unit. Perbedaan nilai yang begitu besar menjadi sinyal kuat bahwa ada upaya untuk memanipulasi deklarasi impor demi menekan nilai pajak yang harus dibayarkan.
Temuan tersebut menegaskan perlunya pembenahan tata kelola impor serta perbaikan mekanisme verifikasi nilai barang. Purbaya menilai pemeriksaan yang lebih seksama merupakan langkah krusial untuk mencegah distorsi harga di pasar dan menjaga pelaku industri dalam negeri dari praktik curang impor.
Ia juga menggarisbawahi bahwa kasus seperti ini dapat merugikan penerimaan negara secara signifikan dan memicu kompetisi tidak sehat antarpelaku usaha.
Penguatan Pengawasan dan Apresiasi bagi Aparat Berintegritas
Meski berbagai temuan kejanggalan bermunculan, Purbaya tetap memberikan penghargaan kepada aparat Bea dan Cukai yang menjalankan tugas secara profesional. Ia menegaskan bahwa sebagian besar pegawai bekerja dengan integritas tinggi dalam melindungi pasar dari masuknya barang ilegal serta praktik kecurangan impor.
Ia menilai bahwa kritik dan temuan lapangan tidak boleh menggeneralisasi seluruh jajaran DJBC, melainkan harus menjadi dasar untuk memperkuat sistem dan menutup celah yang masih memungkinkan terjadinya pelanggaran.
Pemerintah, menurutnya, berkomitmen meningkatkan pengawasan dengan memperbaiki prosedur pemeriksaan serta memaksimalkan proses penindakan setiap pelanggaran. Fokus utama diarahkan pada penuntasan praktik underinvoicing dan impor ilegal yang selama ini menjadi ancaman bagi penerimaan negara dan persaingan usaha yang adil.
“Ini semua bagian dari pembenahan menyeluruh agar tata kelola perdagangan internasional kita makin sehat dan transparan,” ujarnya.
Upaya ini diharapkan dapat memperbaiki kepercayaan publik dan memperkuat fondasi pengawasan di DJBC. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan transparan, pemerintah berharap praktik pelanggaran dapat diminimalkan serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang beroperasi secara sah.
Reformasi berkelanjutan yang dicanangkan Purbaya menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menutup ruang penyimpangan dan memperkuat kualitas pengawasan barang masuk ke Indonesia.
