JAKARTA - Pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2025–2026, khususnya di tengah ketidakpastian global dan kebijakan tarif Trump 2.0.
Stimulus fiskal dan percepatan belanja APBN menjadi kunci utama untuk mendorong konsumsi domestik, investasi, serta daya beli masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan bahwa kebijakan internasional, termasuk tarif perdagangan yang diterapkan negara lain, tetap menjadi risiko yang harus diantisipasi.
Meski demikian, pemerintah melihat peluang melalui penguatan perekonomian dalam negeri, memanfaatkan konsumsi, belanja negara, dan investasi untuk menstabilkan pertumbuhan. Beberapa lembaga internasional juga menilai prospek ekonomi global mulai membaik, namun risiko perang dagang tetap harus dicermati.
Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,2–5,4 persen. Pertumbuhan kuartal III mencapai sekitar 5 persen, sehingga masih memungkinkan untuk mengejar target tahunan.
Pemerintah menyiapkan akselerasi tambahan di kuartal IV melalui realisasi belanja yang lebih tinggi, memanfaatkan momentum historis di periode akhir tahun.
Percepatan Belanja Negara sebagai Pengungkit Ekonomi
Ferry menegaskan bahwa realisasi belanja negara menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan jangka pendek. Porsi belanja pemerintah pada kuartal IV rata-rata mencapai 33,6 persen, dan pemerintah berupaya mempercepat realisasinya agar pertumbuhan kuartal keempat lebih tinggi.
Program belanja tersebut mencakup berbagai stimulus, termasuk dorongan sektor perumahan, infrastruktur, serta konsumsi masyarakat yang menjadi penopang utama perekonomian.
Selain itu, pemerintah memanfaatkan momen-momen penting seperti puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru untuk menyalurkan stimulus secara terukur.
Dengan strategi ini, diharapkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan stabil, meski tekanan eksternal tetap ada. Langkah-langkah ini sekaligus mengantisipasi risiko yang muncul dari kondisi global yang tidak menentu.
Stimulus Sosial dan Dukungan Likuiditas Perbankan
Dari sisi suplai likuiditas, pemerintah mengalihkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank Himbara senilai sekitar Rp236 triliun. Langkah ini diharapkan menambah ruang likuiditas perbankan dan mendorong penurunan suku bunga kredit, sehingga mendukung investasi dan kegiatan usaha domestik.
Pemerintah juga menyalurkan berbagai program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk bantuan pangan selama dua bulan, BLT Kesra, dan program magang. Total bantuan mencakup sekitar 35 juta keluarga atau setara dengan 140 juta penduduk.
Hingga saat ini, penyaluran sekitar Rp15 triliun telah berlangsung, dan pemerintah menargetkan distribusi selesai pada akhir tahun. Program ini difokuskan pada rumah tangga berpendapatan rendah di desil 1–4 sebagai penopang konsumsi masyarakat.
Paket Stimulus Lengkap untuk Stabilitas Ekonomi
Selain bantuan sosial, pemerintah memberikan diskon tarif transportasi darat, laut, udara, dan penyeberangan selama libur akhir tahun. Langkah ini menjadi pelengkap paket stimulus yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjaga konsumsi, mendorong investasi, serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Ferry menekankan bahwa kombinasi stimulus fiskal, belanja negara, dan bantuan sosial merupakan strategi menyeluruh untuk menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah mengandalkan langkah-langkah ini agar pertumbuhan tetap terjaga, inflasi terkendali, dan masyarakat tetap merasakan manfaat ekonomi secara langsung.
Strategi ini sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menghadapi 2025–2026, memastikan konsumsi domestik tetap tinggi, investasi terus bertumbuh, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
