BERITAKINI.CO.ID — Pemerintah menyiapkan skema bantuan sosial baru senilai Rp 5,4 juta per penerima yang mulai disalurkan September 2026, dengan pengecekan status dapat dilakukan secara mandiri. Warga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun yang merasa berhak namun belum masuk data perlu memastikan namanya tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut cara mengecek status penerima dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah informasi.

Masyarakat yang ingin mengetahui status penerima dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui kanal resmi. Prosesnya tidak memerlukan biaya dan tidak perlu melalui perantara.

Besaran Bantuan yang Disiapkan

Skema baru ini menyiapkan total Rp 5,4 juta bagi setiap penerima yang memenuhi syarat. Nominal tersebut merupakan akumulasi bantuan dalam periode penyaluran yang ditetapkan pemerintah.

Besaran per tahap dan frekuensi pencairan mengikuti ketentuan yang berlaku. Informasi rinci mengenai pembagian nominal per komponen dapat diakses melalui kanal resmi Kementerian Sosial.

Syarat Penerima yang Perlu Dipenuhi

Penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data yang tercatat dalam DTKS. Beberapa kriteria umum yang biasanya menjadi acuan:

• Terdaftar dalam DTKS yang dikelola Kementerian Sosial
• Termasuk keluarga dengan penghasilan rendah atau rentan miskin
• Status keluarga sesuai kriteria yang ditetapkan (misalnya keluarga dengan anggota lanjut usia, anak sekolah, atau disabilitas)
• Memiliki dokumen kependudukan yang valid seperti KTP dan Kartu Keluarga

Warga yang merasa berhak namun belum terdaftar dapat mengajukan usulan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Usulan tersebut akan diverifikasi sebelum masuk ke dalam DTKS.

Cara Cek Status Penerima

Pengecekan status penerima dapat dilakukan melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id melalui browser di ponsel atau komputer
2. Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai KTP
3. Isi nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk
4. Masukkan kode captcha yang tertera di layar
5. Klik tombol "Cari Data" dan tunggu hasil pencarian muncul

Hasil pencarian akan menampilkan status apakah nama tersebut terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak. Jika tidak muncul, warga dapat menghubungi dinas sosial setempat untuk informasi lebih lanjut.

Jadwal Pencairan dan Bank Penyalur

Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah. Untuk skema baru ini, pencairan dimulai pada September 2026.

Bank penyalur yang ditunjuk umumnya berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Sebagian penerima juga dapat menerima bantuan melalui kantor pos bagi wilayah yang tidak terjangkau layanan bank.

Penerima diimbau untuk memantau pengumuman resmi mengenai tanggal pencairan di wilayah masing-masing. Jadwal dapat berbeda antar daerah tergantung proses verifikasi dan distribusi.

Cara Mengajukan bagi yang Belum Terdaftar

Warga yang belum terdaftar dalam DTKS dapat mengajukan usulan melalui aparat desa atau kelurahan. Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi KTP, Kartu Keluarga, dan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat.

Usulan akan dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan sebelum diteruskan ke dinas sosial kabupaten/kota. Proses ini membutuhkan waktu dan tidak menjamin langsung disetujui.

Pastikan seluruh dokumen dalam kondisi valid dan sesuai data kependudukan. Perbedaan data antara KTP dan DTKS sering menjadi penyebab usulan tertunda.

Waspadai Penipuan dan Pungli

Kementerian Sosial tidak pernah memungut biaya apapun dalam proses pendaftaran maupun pencairan bantuan. Warga diminta waspada terhadap oknum yang menjanjikan kemudahan masuk DTKS dengan imbalan uang.

Jika menemukan indikasi penipuan atau pungutan liar, laporkan ke kanal pengaduan resmi Kementerian Sosial atau dinas sosial setempat. Masyarakat juga dapat menghubungi layanan pengaduan melalui telepon ke call center yang disediakan pemerintah.

Informasi resmi mengenai program bantuan sosial hanya disampaikan melalui kanal pemerintah. Jangan mudah percaya pada pesan berantai atau tautan tidak resmi yang mengatasnamakan bansos.