JAKARTA - Pengembangan jalan tol di Indonesia dipandang perlu beralih dari sekadar mengejar penambahan panjang ruas menuju optimalisasi jaringan yang telah terbangun. Keterpaduan antarruas menjadi salah satu elemen krusial agar infrastruktur jalan tol mampu berfungsi sebagai satu ekosistem yang efisien sekaligus menopang daya saing perekonomian nasional.
Ekonom yang juga mantan Menteri Keuangan serta mantan Kepala Bappenas menyampaikan bahwa konektivitas yang lancar atau seamless merupakan landasan utama untuk mendongkrak efisiensi logistik. Menurutnya, keterpaduan jalan tol juga harus terhubung dengan beragam moda transportasi serta berbagai pusat kegiatan ekonomi.
“Bicara mengenai jalur logistik, maka nomor satu yang paling penting itu adalah konektivitas. Kalaupun itu bergantung pada jalan tol, maka konektivitas jalan tolnya harus dipastikan supaya jalur logistik menjadi lebih cepat dan lebih murah. Yang paling penting secara fisik harus mulus, jangan sampai sedikit-sedikit ada gerbang untuk pembayaran,” jelasnya kepada awak media.
Berdasarkan pandangannya, keterhubungan fisik antarruas wajib diiringi dengan sistem transaksi yang lebih ringkas. Dengan demikian, perjalanan kendaraan logistik tidak lagi terhalang oleh prosedur pembayaran yang berulang pada sejumlah gerbang tol.
“Kami juga berharap semua pengelola jalan tol bisa membuat sistem yang memudahkan pengguna. Jadi, tidak hanya fokus pada kebutuhan masing-masing dengan gerbang tol yang terpisah-pisah, tetapi dapat bekerja sama dalam satu lajur dan membagi pendapatan secara proporsional sesuai besaran investasi. Dengan demikian, perbedaan tarif tidak akan mengganggu pengguna dari sisi logistik,” ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Senin (7/9).
DUKUNGAN REGULASI
Optimalisasi jaringan jalan tol dinilai masih menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya berupa kebijakan serta regulasi yang belum sepenuhnya mengikat seluruh pihak ke dalam satu sistem terpadu.
Oleh karena itu, diperlukan kepastian regulasi yang menempatkan keterpaduan jaringan jalan tol sebagai kepentingan nasional, alih-alih sekadar kepentingan bisnis masing-masing Badan Usaha Jalan Tol.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perhubungan dipandang perlu menyediakan wadah kolaborasi beserta payung hukum yang kokoh.
Kepastian tersebut dapat menjadi bentuk insentif nonfiskal yang merangsang investor agar turut serta dalam pembangunan serta keterpaduan jaringan infrastruktur.
Urgensi kerja sama turut mencuat dalam forum mengenai penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol. Menteri Pekerjaan Umum menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai elemen dalam membangun sistem infrastruktur yang saling terhubung.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri, pemerintah, BUJT, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya harus bergerak dalam arah yang sama,” tegasnya.
Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia menambahkan bahwa pengembangan industri jalan tol perlu diarahkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di samping menjaga kesinambungan usaha.
“Kami ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri,” ujarnya.
RUAS POTENSIAL
Desain keterpaduan jaringan disarankan agar sudah dimulai semenjak tahap lelang. Salah satu skema yang dapat dipertimbangkan meliputi penggabungan proyek atau bundling serta subsidi silang.
Lewat pendekatan tersebut, ruas jalan tol yang mempunyai potensi komersial tinggi dapat dipadukan dengan proyek strategis yang tingkat pengembalian investasinya lebih rendah, seperti akses menuju pelabuhan.
Melalui skema itu, kelayakan investasi tetap dapat dipertahankan tanpa mengesampingkan kebutuhan untuk memperkuat sistem logistik nasional.
“Harus ada pemahaman bahwa efektivitas dan potensi bisnis jalan tol hanya akan membaik kalau konektivitasnya terwujud. Ke depan, setiap bidding perlu mengombinasikan ruas yang potensial dengan ruas yang sangat dibutuhkan, seperti akses menuju pelabuhan. Tugas penyusun proses lelang adalah memastikan Return on Investment tetap terpenuhi, sementara misi pembangunan, khususnya untuk mendorong logistik, juga tercapai,” ujarnya.
Tanpa keterpaduan yang lebih solid, jaringan jalan tol berpotensi tetap terfragmentasi sehingga manfaat ekonominya gagal dimaksimalkan.
Situasi tersebut turut berimbas terhadap daya saing industri akibat tingginya biaya logistik. Di sisi lain, pemerintah masih harus memikul beban pemeliharaan jalan arteri sebagai akibat dari tingginya aktivitas kendaraan berat.
INTEGRASI JALAN TOL
Keterhubungan jaringan yang belum optimal juga menyebabkan sebagian angkutan logistik masih memilih menggunakan jalan arteri non-tol, termasuk kendaraan over dimension and over loading.
Akibatnya, negara bisa menghadapi beban ganda, yakni membiayai pembangunan infrastruktur jalan tol sekaligus mengalokasikan anggaran demi memperbaiki jalan arteri yang mengalami kerusakan akibat kendaraan berat.
Oleh sebab itu, keterpaduan jalan tol tidak sekadar berkaitan dengan pembangunan ruas jalan. Perencanaan wilayah, tata ruang kawasan industri, pusat pergudangan, hingga penegakan aturan penggunaan jalan pun perlu menjadi bagian dari satu kebijakan yang saling terikat.
“Membereskan integrasi tidak cukup hanya di jalannya, tetapi juga dalam perencanaan wilayah dan tata ruang. Saat membangun kawasan industri atau pusat pergudangan, lokasinya harus terkoneksi dengan jalan tol atau fasilitas kereta api. Pemerintah juga harus menegakkan aturan bahwa jalan tertentu tidak dapat dilalui kendaraan berat. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan anggaran dua kali: memperbaiki jalan arteri yang rusak sekaligus membujuk pengembang masuk ke proyek jalan tol menuju pelabuhan,” tuturnya.
INFRASTRUKTUR BERKELANJUTAN
Pembahasan seputar keterpaduan dan penyelarasan ekosistem jalan tol sebelumnya mengemuka dalam Focus Group Discussion bertema penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan yang diselenggarakan Asosiasi Jalan Tol Indonesia pada Rabu (12/8).
Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak guna membahas isu strategis dalam pengusahaan jalan tol, mulai dari penyelarasan kebijakan dan regulasi hingga peningkatan mutu pelayanan bagi pengguna jalan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Pekerjaan Umum, Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia, Rhenald Kasali selaku moderator, serta narasumber lainnya.
Selain itu, kegiatan ini turut melibatkan perwakilan pemerintah, BUJT, asosiasi, akademisi, lembaga pembiayaan, legislatif, serta pemangku kepentingan terkait.
Melalui penyelarasan kebijakan serta penguatan kolaborasi lintas sektor, keterpaduan jaringan jalan tol diharapkan tidak hanya mendongkrak kualitas pelayanan bagi pengguna, tetapi juga memperkuat efisiensi logistik, konektivitas antarkawasan, serta pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
