BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyajikan Nota Keuangan beserta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026).
Kegiatan paripurna ini diselenggarakan di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam. Penyerahan dokumen keuangan ini merupakan bagian dari alur pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam.
Proses penyusunan Ranperda APBD 2027 berpatok pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Rancangan tersebut juga menindaklanjuti kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027 yang telah disahkan bersama pada 15 Agustus 2026.
Di samping itu, seluruh program dan agenda kegiatan dalam APBD 2027 disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam 2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2025-2029, serta pedoman kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Saat menyampaikan pidatonya, Amsakar menjelaskan bahwa APBD 2027 diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga sekaligus mempercepat roda pembangunan daerah.
“Kebijakan tersebut dituangkan dalam lima fokus prioritas,” ujarnya.
Prioritas pertama, yaitu penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial. Pemerintah Kota Batam mematangkan variasi program, seperti subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi pelaku usaha mikro yang ber-KTP Batam, penyaluran bantuan sosial untuk lansia, hingga kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan.
Kelompok pekerja rentan yang disasar mencakup pengemudi transportasi daring, pengemudi boat pancung, nelayan, serta petani. Pemerintah daerah turut menyediakan subsidi sembako untuk menekan laju inflasi dan memperkuat sarana penunjang bagi nelayan.
Prioritas kedua, yakni penguatan kualitas sumber daya manusia. Agenda ini difokuskan lewat pelatihan tenaga kerja pada ranah keterampilan teknis maupun nonteknis, pemberdayaan sektor industri, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kemudahan fasilitasi izin usaha.
Prioritas ketiga, yaitu pemantapan inklusi sosial dan sarana lingkungan. Beberapa titik kawasan bakal menjadi fokus penanganan banjir terpadu, seperti Puri Loka, Senawangi, Vila Pesona Asri, Graha Nusa–Kapling Baru, Putrajaya, Pompa Bengkong, serta Tiban Center.
Pada sektor penanganan sampah, pemda mendorong efisiensi pengelolaan melalui pembaruan armada pengangkut serta pelibatan pihak ketiga di sembilan wilayah kecamatan. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Galang.
Prioritas keempat, yakni peningkatan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Agenda yang dipersiapkan mencakup penyaluran beasiswa dan bantuan seragam sekolah bagi murid SD serta SMP. Pemerintah pun menyediakan beasiswa pendidikan tinggi di tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) melalui jalur undangan, jalur prestasi keluarga kurang mampu, serta jalur kawasan hinterland.
Di samping itu, dialokasikan pula dana penambahan ruang kelas baru (RKB), pemenuhan target Universal Health Coverage (UHC), serta pembenahan sarana kesehatan di RSUD Embung Fatimah dan puskesmas.
Prioritas kelima, berupa optimalisasi fasilitas dasar dan daya jangkau aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama antara lain pendirian unit sekolah baru (USB), Jembatan Golden Prawn Bengkong, pembenahan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, hingga peningkatan kualitas beberapa jalur jalan strategis.
Beberapa ruas jalan yang akan ditingkatkan meliputi jalur Bumi Perkemahan–Teluk Lengung, Simpang Tiban Princess, Gajah Mada–Diponegoro, serta koridor Sikitshu–SMA 3–Hang Nadim.
Mengenai aspek pendapatan, Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan daerah TA 2027 sebesar Rp4,7 triliun. Jumlah ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp3 triliun, pendapatan transfer senilai Rp1,7 triliun, serta penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp200 juta.
Target PAD diproyeksikan berasal dari: pajak daerah sebesar Rp2,4 triliun retribusi daerah Rp346 miliar hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar lain-lain PAD yang sah senilai Rp233 miliar
Sementara itu, komponen pendapatan transfer terdiri atas transfer dari pemerintah pusat sejumlah Rp1,4 triliun serta transfer antardaerah senilai Rp304 miliar.
Dari aspek pengeluaran belanja, Pemerintah Kota Batam mematok alokasi sebesar Rp4,8 triliun. Pembagian belanja tersebut meliputi: belanja operasi sebesar Rp3,6 triliun belanja modal Rp1,1 triliun belanja tidak terduga senilai Rp20 miliar
Rincian belanja operasi terdiri atas: belanja pegawai sebesar Rp1,8 triliun belanja barang dan jasa Rp1,5 triliun belanja subsidi Rp5 miliar belanja hibah Rp204 miliar belanja bantuan sosial Rp19 miliar
Sementara rincian belanja modal dialokasikan untuk: peralatan dan mesin sebesar Rp185 miliar gedung dan bangunan Rp419 miliar jalan, jaringan, dan irigasi Rp527 miliar aset tetap lainnya Rp25 miliar
Dalam rangka menyeimbangkan struktur anggaran, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dipatok sebesar Rp116 miliar. Atas perhitungan tersebut, total postur APBD Kota Batam TA 2027 dirancang hingga mencapai angka Rp4,859 triliun.
Amsakar berharap proses pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam dapat berjalan lancar tanpa kendala sesuai jadwal. Menurutnya, pembahasan ini amat krusial untuk memastikan agenda pembangunan dapat dieksekusi secara maksimal.
“Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Batam berkomitmen melanjutkan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
