JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 2.526 pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi sepanjang Semester I 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.217 laporan telah selesai diverifikasi. Data tersebut menunjukkan masih tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait dugaan praktik korupsi.
DKI Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah pengaduan terbanyak, yakni 421 laporan. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan 278 laporan, Jawa Barat 238 laporan, Jawa Tengah 166 laporan, dan Sumatera Utara 136 laporan.
Laporan masyarakat paling banyak berkaitan dengan sektor penegakan hukum, infrastruktur, dan keuangan negara. Dari 617 laporan yang telah selesai ditelaah, sebanyak lima laporan dilimpahkan ke instansi eksternal. Kemudian, 44 laporan ditindaklanjuti secara internal. Sementara itu, 60 laporan masih membutuhkan klarifikasi lanjutan dan 508 laporan lainnya diarsipkan.
Selain menerima laporan masyarakat, sejumlah capaian dalam pemberantasan korupsi selama Semester I 2026 juga dicatatkan. Sebanyak 12 operasi tangkap tangan serta pemulihan aset senilai Rp289 miliar berhasil dicapai.
Masyarakat terus diajak berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan melaporkan apabila menemukan dugaan praktik korupsi. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai kanal yang disediakan, mulai dari pelaporan secara langsung, surat, email, hingga melalui situs KWS.KPK.GO.ID.
Keterlibatan masyarakat dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber penting dalam mendukung kerja penindakan maupun pencegahan korupsi. Setiap laporan yang diterima akan melalui proses verifikasi dan penelaahan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
