BERITAKINI.CO.ID — Parlemen Ukraina kembali menolak rancangan undang-undang yang menjadi syarat pencairan pendanaan internasional. Dua RUU yang diajukan pemerintah—No. 15460 dan No. 15112-d—seharusnya mengatur pengenaan PPN atas barang impor e-commerce senilai hingga EUR150, setara sekitar Rp3,08 juta. Penolakan ini terjadi meski tenggat yang disepakati dengan IMF dan Uni Eropa jatuh pada akhir Juli 2026.
Dana yang Dipertaruhkan: US$700 Juta dan EUR3,7 Miliar
Jumlah itu bukan angka kecil. US$700 juta adalah tahap ketiga program Extended Fund Facility (EFF) IMF. Sementara EUR3,7 miliar adalah tahap kedua bantuan makrofinansial Uni Eropa. Ketua Komite Keuangan Parlemen Ukraina, Danylo Getmantsev, memperingatkan konsekuensinya.
"Tanpa pendanaan dari mitra internasional, kita akan menghadapi bencana keuangan: baik pensiun maupun gaji guru dan tenaga kesehatan, bahkan gaji personel militer, tidak akan dibayarkan tepat waktu," ujar Getmantsev, Rabu (2/9/2026).
Akar Masalah: Pembebasan PPN untuk Kiriman Kecil
Kedua RUU dirancang untuk menghapus fasilitas pembebasan PPN atas kiriman internasional bernilai kurang dari EUR150. Saat ini marketplace internasional bisa mengirim barang ke Ukraina tanpa memungut PPN selama nilainya di bawah batas tersebut. Praktik ini dinilai menggerus penerimaan negara dan mendistorsi pasar lokal.
RUU No. 15460 berisi perubahan aturan kepabeanan, termasuk prosedur penyelesaian dan kewajiban e-commerce luar negeri. RUU No. 15112-d mengatur PPN atas transaksi e-commerce dan penyelarasan dengan arahan Uni Eropa. Keduanya gagal mendapat persetujuan parlemen.
Bukan Gagal Pertama Kali
Ini bukan penolakan pertama. Pada 26 Mei 2026, parlemen menolak RUU serupa. Pemerintah lalu mengajukan versi baru pada 29 Juli 2026, tetapi kembali gagal. Dalam memorandum kebijakan fiskal yang diperbarui, Ukraina sebenarnya berkomitmen mengesahkan aturan itu paling lambat akhir Juli. Sebelumnya, target akhir Maret juga tidak terpenuhi.
Ukraina Tertinggal dari Uni Eropa
Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko menyoroti bahwa Uni Eropa sudah lebih dulu menghapus pembebasan PPN untuk barang kiriman bernilai kecil pada 2021. UE bahkan akan menghapus pembebasan bea masuk untuk barang kecil mulai 1 Juli 2026. Ukraina justru masih mempertahankan batas EUR150.
"Ini adalah RUU yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang kewajiban internasional kita: ada miliaran euro yang dipertaruhkan, tetapi juga tentang keadilan," kata Marchenko.
Pelajaran untuk Ekosistem E-commerce Domestik
Dinamika di Ukraina menunjukkan tren global: pemerintah semakin ketat menutup celah pajak lintas batas. Untuk pelaku UMKM online di Indonesia yang bersaing dengan produk impor murah, dorongan serupa bisa menjadi angin segar—asalkan aturan dibuat tanpa membebani penjual lokal. Skema yang dipakai UE, yaitu pemungutan PPN oleh marketplace, menjadi model yang banyak diadopsi untuk menekan penyalahgunaan administratif.
Ukraina kini harus memutar otak mencari alternatif pendanaan atau bernegosiasi ulang dengan IMF dan Uni Eropa. Parlemen belum mengindikasikan kapan RUU tersebut akan diajukan lagi.
