BERITAKINI.CO.ID — Seruan penghentian perang terhadap Iran kini menggema di Gedung Capitol. Kalangan parlemen Amerika Serikat, dari Partai Demokrat maupun Republik, menilai kampanye militer yang dikobarkan Presiden Donald Trump sejak akhir Februari tidak mencapai satu pun target strategis. Mereka mendesak agar Washington segera menarik diri dari konflik yang telah berlangsung lebih dari enam bulan itu.
Korban Jiwa dan Dampak Ekonomi yang Kian Nyata
Senator Maryland, Chris Van Hollen, mengungkapkan bahwa operasi perang ini telah menewaskan 18 personel militer AS. Ratusan lainnya menderita luka-luka, sementara ribuan warga sipil Iran ikut menjadi korban. Di sisi lain, lonjakan harga kebutuhan pokok di AS juga disebut sebagai efek langsung dari konflik yang melibatkan penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
“Perang ini harus diakhiri, SEKARANG JUGA,” tulis Van Hollen melalui akun media sosial X, menyoroti tidak adanya perbaikan kondisi keamanan maupun ekonomi sejak perang dimulai.
Penutupan Selat Hormuz sejak bulan-bulan awal konflik memang memutus jalur perdagangan energi global. Guncangan pasokan minyak dunia ikut menaikkan harga bahan bakar dan komoditas di banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Sementara itu, negosiasi yang sempat digagas beberapa pihak belum menunjukkan titik terang.
Kritik Lintas Partai: Demokrat dan Republik Satu Suara
Senator Virginia, Mark Warner, yang menjabat Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, tampil paling vokal. Ia menyebut perang pilihan Trump tidak membuat AS kuat, melainkan justru melemah. “Sudah enam bulan berlalu sejak dimulainya perang pilihan Trump. Apa hasilnya?” ujar Warner.
Ia merinci sejumlah dampak negatif: eskalasi saling serang antara AS dan Iran yang makin tinggi, lonjakan harga minyak, beban berlebih pada pasukan dan amunisi Amerika, serta pemerintahan Teheran yang semakin ekstrem. Iran, menurut Warner, masih memiliki uranium yang diperkaya, rudal, dan drone.
“Perang yang dikobarkan presiden ini telah menjadi kegagalan total, namun belum terlihat tanda-tanda akan berakhir,” tegasnya.
Kritik serupa datang dari pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, yang menyebut perang itu tidak menghasilkan apa pun kecuali terkurasnya cadangan logistik dan melemahnya posisi militer AS. Di DPR, pemimpin minoritas Hakeem Jeffries menyebutnya “kegagalan besar”, sementara mantan Ketua DPR Nancy Pelosi menyindir nama operasi yang dibanggakan Trump, Operation Epic Fury, sebagai “Operation Epic Failure”.
Dari kubu Republik, anggota DPR asal Kentucky, Thomas Massie, menyoroti pelanggaran batas waktu. Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973 mewajibkan penarikan pasukan dalam 90 hari jika tidak ada izin Kongres. “Kita sudah melewati batas 180 hari. Akhiri perang ini,” kata Massie. Sebelumnya ia menyebut perang tersebut sebagai “kesalahan terbesar dan paling merugikan” yang dilakukan Trump.
Legitimasi Perang Dipertanyakan, Operasi Terus Berlanjut
Kritik lintas partai itu menyeruak setelah AS kembali melancarkan serangan ke Iran beberapa hari terakhir. Kalangan politik di Washington mengakui tidak ada target perang yang tercapai, baik itu memaksa Iran tunduk maupun menghancurkan kapabilitas militernya.
Kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada awal konflik nyatanya tidak mengubah arah perlawanan Teheran. Sebaliknya, Iran menutup Selat Hormuz dan memperluas konflik, membuat negosiasi yang sempat digagas sebagian negara kawasan menemui jalan buntu.
Hingga berita ini ditulis, Gedung Putih belum memberi respons resmi atas seruan penghentian perang yang disampaikan anggota parlemen. Namun tekanan politik jelas meningkat menjelang pemilu paruh waktu. Senator senior Elizabeth Warren, yang ikut menandatangani seruan, mengingatkan bahwa biaya perang yang terus berjalan akan ditanggung rakyat Amerika, baik melalui pajak maupun harga kebutuhan pokok yang melonjak.
