JAKARTA - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mendorong adanya penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol, termasuk pengembangan model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar porsi investasi swasta.
Gagasan tersebut bakal dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan ATI pada Rabu (12/8) di Jakarta.
FGD yang bertema penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk mendukung pembangunan Indonesia berkelanjutan itu diarahkan menjadi wadah dialog antar pemangku kepentingan guna membahas kebijakan, regulasi, iklim investasi, sampai peningkatan kualitas pelayanan jalan tol.
Langkah ini muncul di tengah terbatasnya kapasitas pembiayaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan tol.
Saat ini, jaringan jalan tol yang sudah beroperasi di Indonesia mencapai 3.115,98 kilometer yang terdiri atas 76 ruas dan dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Nilai investasi pada ruas yang telah beroperasi menembus sekitar Rp668 triliun dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun apabila memperhitungkan ruas yang masih tahap konstruksi maupun persiapan.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur jalan tol harus tetap berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk dari aspek keamanan dan kualitas pelayanan.
“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujarnya.
Berdasarkan penilaian ATI, mayoritas ruas tol yang beroperasi masih berada dalam fase awal hingga menengah dari siklus pengembalian investasi.
Situasi tersebut memerlukan struktur keuangan yang sehat supaya pengusahaan jalan tol dapat berjalan secara berkelanjutan.
Di samping persoalan pembiayaan, industri ini juga menghadapi tantangan operasional berupa maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Kendaraan dengan muatan atau dimensi berlebih dianggap mempercepat kerusakan fisik jalan sekaligus meningkatkan risiko bahaya bagi para pengguna jalan.
FGD ATI bakal melibatkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, legislatif, regulator, lembaga pengawasan, akademisi, pelaku usaha, perbankan, investor, hingga perwakilan konsumen.
Forum tersebut dijadwalkan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Diskusi akan dipandu oleh pakar manajemen Rhenald Kasali, dengan narasumber utama Muhammad Chatib Basri dan Bambang Brodjonegoro.
Perwakilan Komisi V DPR RI serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait juga dijadwalkan turut serta dalam pembahasan.
Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menilai keterlibatan lintas sektor sangat diperlukan guna melahirkan kebijakan pembiayaan dan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, pelaku industri, investor, serta masyarakat.
“Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper),” ujarnya.
Hasil dari pembahasan FGD tersebut nantinya akan dirumuskan ke dalam bentuk White Paper untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan jalan tol nasional.
ATI berharap rekomendasi tersebut mampu mendukung terciptanya kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.
