JAKARTA - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mendorong pengembangan skema pembiayaan jalan tol yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan partisipasi investasi pihak swasta.Upaya ini dinilai krusial guna mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah sekaligus memastikan keberlanjutan keterbangunan infrastruktur jalan tol di tanah air.
Gagasan ini menjadi fokus pembahasan utama dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang diselenggarakan ATI pada Rabu (12/8/2026) di Jakarta.
Forum FGD tersebut dirancang sebagai wadah dialog lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan serta regulasi, menjaga kondusivitas iklim investasi, dan merumuskan skema finansial yang mendukung keberlangsungan industri jalan tol nasional.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono mengemukakan bahwa proses pembangunan jalan tol semestinya memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.Oleh sebab itu, keberlanjutan industri ini wajib berjalan seiring dengan peningkatannya mutu pelayanan serta keamanan para pengguna jalan.
“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujar Rivan.
Berdasarkan catatan ATI, panjang jaringan jalan tol yang telah beroperasi di Indonesia saat ini mencapai 3.115,98 kilometer yang terbagi dalam 76 ruas jalan tol.Pengoperasian seluruh infrastruktur tersebut dikelola oleh sebanyak 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Akumulasi investasi pada ruas tol yang beroperasi tersebut berada di angka sekitar Rp668 triliun.Besaran nominal tersebut diproyeksikan bakal menembus kisaran Rp1.000 triliun apabila memperhitungkan ruas jalan yang masih dalam proses konstruksi maupun tahap persiapan.
Di tengah tingginya kebutuhan modal tersebut, kemampuan pembiayaan dari pemerintah terbilang terbatas.Situasi demikian memicu mendesaknya inovasi kebijakan serta skema pembiayaan baru yang sanggup menggenjot partisipasi sektor swasta.
Pihak ATI menilai mayoritas ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada pada fase awal hingga pertengahan dalam siklus pengembalian modalnya.Maka dari itu, diperlukan struktur modal yang kuat serta keselarasan kebijakan untuk memelihara kelangsungan pengusahaan jalan tol jangka panjang.
Di samping masalah pendanaan, daya tahan infrastruktur jalan tol juga menghadapi tantangan maraknya armada kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
Tingginya lalu lintas kendaraan ODOL dinilai dapat mempercepat tingkat kerusakan fisik permukaan jalan sekaligus menaikkan risiko kecelakaan bagi para pengguna jalan.
Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan tidak sebatas pada ranah investasi dan pendanaan saja, tetapi juga mencakup pengawasan operasional serta aspek keselamatan transportasi.
FGD besutan ATI ini menghadirkan beragam kalangan pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, legislatif, regulator, lembaga pengawas, akademisi, pelaku usaha, sektor perbankan, investor, hingga perwakilan konsumen.
Pertemuan tersebut dijadwalkan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Sesi diskusi akan dipandu oleh pakar manajemen Rhenald Kasali dengan menghadirkan Muhammad Chatib Basri serta Bambang Brodjonegoro selaku pembicara utama.
Perwakilan Komisi V DPR RI juga diagendakan hadir bersanding dengan deretan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) serta Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, hingga Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Tak hanya itu, forum turut melibatkan jajaran Korps Lalu Lintas Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Unsur akademisi dan pakar yang ikut berpartisipasi di antaranya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hingga pengamat kebijakan publik.
Sedangkan dari sektor kemasyarakatan dan dunia usaha, diskusi melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), internal ATI, kalangan perbankan, serta jajaran investor.
Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menyatakan bahwa pelibatan berbagai pihak sangat dibutuhkan demi melahirkan formulasi kebijakan jalan tol yang seimbang antara kepentingan pemerintah, pelaku industri, investor, maupun masyarakat konsumen.
“Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan atau White Paper,” ujar Kristianto.
Seluruh hasil pembahasan dalam FGD ini nantinya akan dirangkum menjadi dokumen rekomendasi kebijakan untuk diserahkan kepada pemerintah.
ATI berharap masukan strategis tersebut dapat memandu penyusunan regulasi jalan tol nasional ke depan, khususnya menyangkut skema pendanaan, iklim investasi, keberlanjutan industri, hingga kualitas pelayanan serta keselamatan.
Lewat model pembiayaan yang lebih berkelanjutan serta porsi keterlibatan swasta yang makin besar, ekspansi jalan tol diharapkan dapat berlanjut tanpa membebani kapasitas fiskal negara, sekaligus memberi manfaat maksimal bagi akselerasi pembangunan nasional.
