JAKARTA - Polemik wacana penerapan sistem “war” tiket haji kembali menjadi sorotan publik. Di tengah panjangnya antrean keberangkatan yang bisa mencapai puluhan tahun, usulan perubahan sistem justru memunculkan kekhawatiran baru.
Sejumlah pihak menilai bahwa solusi yang dihadirkan pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlanjutan, bukan sekadar mengejar percepatan tanpa perhitungan matang.
Pentingnya Data Akurat Dalam Pengelolaan Haji
Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menegaskan bahwa akar persoalan antrean haji bukan semata pada sistem pendaftaran, melainkan pada pengelolaan data yang belum sepenuhnya optimal.
Ia menyarankan agar pemerintah serius menerapkan single database nasional yang terintegrasi antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan jamaah yang memenuhi syarat setiap tahun secara lebih terstruktur. Dengan begitu, kebijakan yang diambil tidak bersifat spekulatif atau tergesa-gesa.
"Fokus lah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur di sana, jangan malah mengubah sistem di hulu yang justru berantakan," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Selain itu, ia juga mengusulkan penerapan skema afirmasi dalam antrean. Jamaah yang telah lama mendaftar serta berusia lanjut, khususnya di atas 65 tahun, perlu mendapatkan prioritas keberangkatan tanpa harus mengikuti sistem perebutan tiket.
Menurut dia, langkah tersebut selaras dengan prinsip keadilan distributif, di mana kelompok yang lebih rentan mendapatkan perlakuan khusus dalam kebijakan publik.
Kritik Terhadap Wacana War Tiket Haji
Lebih jauh, Atalia menilai bahwa gagasan penerapan war tiket haji merupakan langkah mundur dalam reformasi tata kelola haji di Indonesia. Ia menilai sistem tersebut mengingatkan pada mekanisme lama sebelum tahun 2017 yang dinilai kurang efektif dan tidak adil.
“Mengembalikan sistem haji ke mekanisme war tiket atau balapan cepat seperti sebelum tahun 2017 adalah sebuah kemunduran besar bagi reformasi tata kelola haji di Indonesia," ujarnya.
Ia memahami bahwa wacana ini muncul dari kegelisahan pemerintah terhadap lamanya masa tunggu haji. Namun, menurutnya, solusi yang diambil tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan sosial.
“Kita semua sepakat bahwa menunggu hampir tiga dekade adalah waktu yang terlalu lama. Namun, solusi tidak boleh lahir dari ketergesaan yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar,” ucapnya.
Atalia juga menyoroti bahwa wacana tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur prinsip first come, first serve berdasarkan nomor porsi pendaftaran.
Dampak Sosial Dan Kesenjangan Akses
Menurut Atalia, penerapan sistem war tiket haji berpotensi menciptakan ketimpangan baru di masyarakat. Ia menilai bahwa sistem tersebut akan lebih menguntungkan mereka yang memiliki akses teknologi dan finansial yang lebih baik.
Ibadah haji, menurutnya, merupakan panggilan spiritual yang tidak seharusnya diubah menjadi kompetisi kecepatan akses digital.
“Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek (gagap teknologi)? Mereka akan tersisihkan,” katanya.
Pernyataan tersebut menyoroti realitas bahwa tidak semua calon jamaah memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses teknologi modern. Jika sistem war diterapkan, kelompok rentan justru akan semakin tertinggal.
Hal ini berpotensi mencederai semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang seharusnya memberikan kesempatan setara bagi seluruh umat Muslim tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun kemampuan teknologi.
Implikasi Terhadap Keuangan Haji
Selain aspek sosial, Atalia juga menekankan dampak besar yang dapat ditimbulkan terhadap pengelolaan keuangan haji. Saat ini, sistem antrean memungkinkan dana setoran awal jamaah sebesar Rp25 juta dikelola secara produktif oleh BPKH.
Nilai manfaat dari pengelolaan dana tersebut selama ini digunakan untuk membantu mensubsidi biaya haji, sehingga beban jamaah tidak terlalu tinggi.
“Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung, dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?” tanya Atalia.
Pernyataan ini menegaskan bahwa perubahan sistem tidak hanya berdampak pada mekanisme pendaftaran, tetapi juga pada stabilitas finansial ekosistem haji secara keseluruhan.
Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru meninggalkan sistem antrean yang telah berjalan. Ia menilai bahwa setiap wacana perubahan harus didasarkan pada kajian akademis yang komprehensif serta melibatkan partisipasi publik secara luas.
"Ini bukan soal inovasi atau kuno. Ini soal melindungi 5,5 juta jamaah yang sedang dalam antrean panjang. Jangan karena kita ingin terlihat progresif, kita malah menelantarkan mereka," tuturnya.
Sementara itu, pemerintah melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa wacana penghapusan antrean haji masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
"Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak antre. Nah, itu yang sedang kami formulasikan," ujar Dahnil.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang diskusi dan kajian sebelum mengambil keputusan strategis terkait sistem penyelenggaraan haji ke depan.
