JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengimbau para mitra penyedia dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tidak kembali mengadakan aksi unjuk rasa terkait kejelasan operasional dapur mereka.
Sebab, pemerintah diklaim telah menyiapkan skenario penyelesaian bagi lebih dari 13.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang kini masih menanti ketetapan.
"Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini kalau sudah membaca pengumuman nanti harap memahami. Jadi enggak usah datang lagi, demo lagi ya," ujar Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Pria yang akrab disapa Zulhas tersebut menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penanganan ribuan lokasi SPPG itu rampung dalam kurun waktu satu hingga dua bulan.
Ia memaparkan bahwa penanganan akan dijalankan secara bertahap, yakni dengan mendahulukan dapur MBG di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah yang memiliki tingkat prevalensi stunting tinggi.
"Kami bagi dua, yang daerah tertinggal, yang stunting-nya tinggi. Kalau dapat kartu merah itu prioritas, misalnya Papua Pegunungan, NTT. Ini kami akan selesaikan sebulan ini," kata Zulhas.
Di sisi lain, mayoritas titik SPPG sisanya bakal dituntaskan dalam jangka waktu dua bulan.
"Nah, sebagian besar itu kami perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa," ujarnya.
Berdasarkan keterangan Zulhas, terdapat lebih dari 13.000 lokasi SPPG yang kini sedang menanti kejelasan lantaran kondisinya bermacam-macam, mulai dari yang telah rampung didirikan hingga yang masih dalam tahap konstruksi.
"Tadi ada titik baru jumlahnya 13.000 lebih. Yang banyak protes itu ada 13.000 lebih, karena sudah ada yang dibangun, ada yang sudah jadi, ada yang baru 80 %. Itu nasibnya bagaimana?" tutur dia.
Kendati demikian, Zulhas masih belum menjelaskan secara rinci mengenai bentuk skema penanganan yang bakal diambil pemerintah untuk ribuan titik tersebut."Bentuknya apa? Nanti kami akan jelaskan berikutnya," kata dia.
