JAKARTA - Kementerian Perdagangan mengoptimalkan distribusi Minyakita untuk memastikan stok di pasar rakyat tetap aman. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyampaikan hal itu usai Rakor Inflasi di Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Upaya dilakukan melalui koordinasi lintas sektor serta pemantauan harga secara berkala lewat Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok. “Kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35 persen minimal harus lewat BUMN Pangan supaya monitoringnya juga gampang,” katanya.

Dyah menyebut realisasi penyaluran Minyakita melalui BUMN Pangan saat ini sudah mencapai 51 persen, melampaui ketentuan minimum. Harga eceran tertinggi ditetapkan Rp15.700 per liter, namun hasil pemantauan menunjukkan harga berada di kisaran Rp16.000 per liter.

“Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51 persen lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman,” ucapnya.

Menurut Dyah, penguatan distribusi Minyakita juga menjadi langkah antisipasi terhadap potensi tekanan inflasi, khususnya di daerah terdampak bencana dan wilayah yang mengalami kendala distribusi barang. 

“Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala,” ujarnya.

Dengan penguatan distribusi, Kemendag memastikan pasokan minyak goreng rakyat tetap stabil dan terjangkau di seluruh wilayah.