JAKARTA - Fintech peer-to-peer (P2P) lending kini semakin fokus pada pengelolaan risiko kredit, terutama bagi borrower muda.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan aturan yang membatasi pinjaman berdasarkan usia dan rasio utang terhadap penghasilan melalui Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2025.
Menurut Maucash, pembatasan ini dianggap efektif menekan risiko kredit macet dari kalangan anak muda, yang sebagian besar masih menempuh pendidikan dan memiliki penghasilan tidak stabil.
Direktur Marketing Maucash, Indra Suryawan, menjelaskan bahwa sebagian besar borrower muda mengandalkan dana dari orang tua dan belum memiliki penghasilan tetap. "Kecuali mereka sudah bekerja, segmen muda memang belum stabil dari sisi income. Pembatasan ini membantu menjaga kualitas pinjaman," ujarnya.
Fenomena ini penting karena banyak anak muda yang belum sepenuhnya memahami kewajiban membayar pinjaman. Dengan adanya pembatasan rasio utang maksimal 40% pada 2025, dan menurun menjadi 30% mulai 2026, fintech dapat memastikan peminjam tidak terbebani utang berlebih sehingga meminimalisir kredit macet.
Pentingnya Edukasi Keuangan bagi Generasi Muda
Selain pembatasan teknis, edukasi keuangan menjadi kunci agar generasi muda dapat memanfaatkan layanan fintech secara bijak. Indra menekankan bahwa edukasi mengenai kewajiban pembayaran pinjaman harus dilakukan secara intensif.
Hal ini tidak hanya memengaruhi kondisi finansial saat ini, tetapi juga reputasi keuangan di masa depan.
"Jika mereka tidak mengelola keuangan dengan baik, reputasi kredit bisa buruk. Dampaknya, ketika ingin mengakses kredit kendaraan atau modal usaha nanti, peluangnya bisa terbatas," kata Indra.
Data OJK menunjukkan jumlah pinjaman macet di bawah 19 tahun melonjak hingga 21.774 akun pada semester pertama 2025, meningkat 763% dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Angka ini menjadi peringatan bahwa edukasi mengenai pengelolaan utang dan kemampuan membayar kembali (repayment capacity) sangat diperlukan.
Mekanisme Penilaian Kredit yang Lebih Ketat
SEOJK 19/2025 menekankan bahwa penilaian kredit harus mempertimbangkan kelayakan peminjam.
Penyelenggara fintech diwajibkan mengevaluasi watak (character), kemampuan membayar (repayment capacity), serta aspek modal, prospek ekonomi, dan jaminan (collateral). Dengan penilaian yang lebih komprehensif, risiko kredit macet dapat diminimalisir.
Indra menambahkan, penerapan credit scoring yang memperhitungkan faktor-faktor ini memungkinkan fintech menyaring calon borrower dengan potensi risiko tinggi, sehingga kualitas portofolio kredit tetap terjaga. Pendekatan ini juga memberikan keamanan bagi pemberi pinjaman dan memastikan sistem keuangan digital tetap sehat.
Selain itu, pembatasan rasio utang terhadap penghasilan membuat peminjam tidak menanggung beban pinjaman yang berlebihan. Sistem ini dipandang sebagai strategi preventif untuk melindungi generasi muda dan menjaga keberlanjutan fintech lending di Indonesia.
Tren dan Dampak Positif bagi Industri Fintech
Penerapan aturan OJK berdampak positif pada industri fintech secara keseluruhan. Dengan risiko kredit yang lebih terkendali, lender atau pemberi pinjaman mendapatkan keamanan yang lebih besar. Sementara borrower muda diajarkan tanggung jawab dalam mengelola pinjaman.
Maucash mencatat pertumbuhan signifikan dalam implementasi Solusi Pembiayaan bagi segmen muda dengan sistem pengawasan yang ketat. Model ini memungkinkan fintech beroperasi lebih aman, sekaligus memberikan edukasi keuangan yang penting bagi generasi baru.
Kolaborasi antara otoritas regulasi dan fintech membentuk ekosistem keuangan digital yang sehat. Dengan adanya pembatasan pinjaman, edukasi keuangan, serta mekanisme credit scoring yang ketat, industri fintech Indonesia semakin kokoh.
Segmen muda kini tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran yang menyiapkan mereka menghadapi tantangan finansial masa depan.