BERITAKINI.CO.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang tiga media—CNN, MS NOW, dan Politico—meliput dari Gedung Putih, dengan alasan pemberitaan mereka dinilai fiktif. Larangan diumumkan melalui Truth Social dan dinyatakan berlaku efektif segera, disertai ancaman bahwa media lain bisa menyusul. Keputusan itu memicu perlawanan dari media bersangkutan dan Asosiasi Koresponden Gedung Putih.

Dalam unggahannya, Trump menuduh ketiga media terus-menerus menyajikan fiksi dan kebohongan dalam pemberitaan tentang dirinya, pemerintahan, maupun Amerika Serikat. Ia juga memperingatkan media lain dapat dikenai tindakan serupa.

"Media tidak seharusnya terus-menerus menulis atau melaporkan FIKSI dan KEBOHONGAN ketika mereka meliput Presiden Amerika Serikat, pemerintahan Trump, atau Amerika Serikat. Media berita palsu lainnya akan menyusul," tulis Trump.

Alasan Trump dan Sikapnya soal Amendemen Pertama

Trump mempertahankan keputusan itu dalam acara di Ruang Oval yang membahas kebijakan kesehatan pemerintahannya. Ia mengeluhkan pemberitaan yang dinilainya tidak adil dan menyebut hanya beberapa media yang dianggap memberi liputan berimbang.

"Saya tidak mendapatkan pemberitaan yang adil. Saya mendapatkannya dari Breitbart. Saya mendapat sedikit dari Fox," kata Trump. "Tapi yang saya minta hanyalah sedikit gambaran tentang kebenaran."

Seorang wartawan mengingatkan Trump bahwa setiap presiden AS bersumpah menjunjung Konstitusi, termasuk Amendemen Pertama yang melindungi kebebasan berbicara dan pers. Trump merespons dengan menyebut wartawan tersebut terlalu lelah membaca berita palsu.

"Saya tidak berpikir pengadilan seharusnya mengizinkan berita palsu ditulis hari demi hari. Saya pikir seseorang berhak menjauhkan mereka jika mereka terus-menerus menulis berita yang tidak benar," ujarnya.

Saat diminta menjelaskan bagaimana larangan diterapkan, Trump justru balik bertanya. "Ketika Anda mengatakan 'larangan', larangan yang mana? Tahukah Anda berapa banyak larangan yang saya terlibat di dalamnya?" tanya Trump. Setelah pertanyaan diulang, ia menjawab, "Oh, larangan terhadap pers bebas, kan?"

Laporan Sensitif yang Terbit di Hari yang Sama

Pengumuman Trump muncul pada hari ketika ketiga media menerbitkan laporan mengenai sejumlah isu sensitif bagi pemerintahannya. The Washington Post melaporkan jumlah personel militer AS yang tewas dalam perang dengan Iran lebih banyak dibandingkan angka yang diumumkan Pentagon kepada publik.

CNN mengungkap laporan intelijen soal sebuah kapal China di Timur Tengah ternyata sepenuhnya salah. Laporan yang dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan itu bahkan hampir memicu perang karena sempat mendorong militer AS menyiapkan operasi terhadap kapal China.

Politico melaporkan hasil penyelidikan di Capitol Hill setelah teknologi sensitif pesawat tempur F-35 secara tidak terduga sampai ke Hong Kong. Peristiwa itu berpotensi memberi China akses terhadap teknologi jet tempur tersebut.

Trump membantah keputusannya berkaitan khusus dengan tiga laporan itu. Ia menyebut tindakan terhadap CNN, MS NOW, dan Politico sebagai akumulasi pemberitaan selama beberapa tahun terakhir. "Mungkin ada yang lain yang akan bergabung dengan mereka," ujarnya.

Respons Media dan Asosiasi Koresponden

CNN menyatakan tetap mendukung tim yang bertugas di Gedung Putih dan pemberitaan yang mereka lakukan. Juru bicara CNN menegaskan lembaganya memiliki hak berdasarkan Konstitusi AS untuk memberitakan tanpa hambatan atau campur tangan pemerintah.

"Jika larangan yang diancam Presiden Trump benar-benar diberlakukan, hal itu akan menjadi serangan ilegal terhadap hak fundamental dan dilindungi konstitusi tersebut," kata juru bicara CNN.

Politico juga menyatakan akan terus menjalankan tugas jurnalistiknya. "Politico akan terus melaporkan Gedung Putih ini dan pemerintahan-pemerintahan berikutnya secara adil. Kami akan dengan tegas membela hak-hak kami berdasarkan Amendemen Pertama terhadap setiap upaya untuk membatasinya," kata Politico.

White House Correspondents' Association (WHCA) menyatakan membela wartawan yang menjadi sasaran larangan Trump. Presiden WHCA Jacqui Heinrich menegaskan persoalan itu tidak hanya menyangkut hak jurnalis.

"Ini lebih dari sekadar hak para jurnalis. Ini menyangkut hak rakyat Amerika untuk mendapatkan laporan yang lengkap dan independen mengenai aktivitas, kebijakan, dan keputusan siapa pun yang menempati jabatan tertinggi di negara ini," tulis Heinrich.

Kecaman juga datang dari kalangan Demokrat dan organisasi pembela kebebasan pers. Senator Demokrat Chris Coons termasuk yang menyuarakan penolakan terhadap langkah Trump tersebut.