JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan tiga dekade era reformasi. Penilaian ini dianggap krusial demi menjamin tata kelola pemerintahan sanggup merespons beragam tantangan menuju visi Indonesia Maju 2045.
Seruan tersebut diutarakan ketika menggelar diskusi bersama PUSaKO Universitas Andalas di Kompleks Parlemen. Pertemuan itu secara spesifik mencermati hasil kajian Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX yang mengusung tema 'Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi'.
Ia menganggap era reformasi telah menghadirkan pergeseran yang amat mendasar dalam kehidupan bernegara. Kendati demikian, pencapaian itu mesti dievaluasi lebih mendalam guna memastikan porsi kekuasaan benar-benar mendatangkan keadilan untuk warga.
"Konstitusi bukan sekadar teks hukum. Konstitusi adalah arah dan kompas kehidupan bernegara yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana rakyat dilindungi, dan ke mana arah bangsa ini hendak dibawa," ujar Ibas pada keterangannya, Rabu (16/9/2026).
Ibas turut menekankan krusialnya pilar pembangunan jangka panjang supaya tidak berhenti di tengah jalan. Berbagai bidang penting meliputi pendidikan, kesehatan, pangan, hingga transformasi digital dipandang sangat memerlukan keberlanjutan.
"Kami tentu ingin mencapai Indonesia Maju 2045. Karena itu, perlu kami pikirkan bagaimana pembangunan jangka panjang dapat terus berjalan melampaui setiap periode kepemimpinan dan perubahan politik," kata Ibas.
Ibas menggarisbawahi bahwa perbincangan mengenai masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak boleh terbatas hanya pada lingkar pemerintah atau partai politik. Kalangan perguruan tinggi, akademisi, sampai masyarakat sipil wajib dilibatkan secara aktif.
"Kami patut bersyukur karena hari ini kami masih bebas berpikir dan menyampaikan berbagai hal secara terbuka. Dengan kecerdasan dan pendidikan yang kami miliki, kami bisa mengkritisi perjalanan bangsa sekaligus memikirkan bagaimana Indonesia ke depan," ujarnya.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, wacana perihal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu disikapi dengan amat cermat. Penelaahan secara komprehensif sangat dibutuhkan sebelum melangkah lebih jauh dalam menetapkan sebuah arah kebijakan.
"Jika diperlukan landasan konstitusional, tentu harus dipikirkan secara matang. Begitu pula siapa yang menyusun haluan tersebut dan bagaimana mandat MPR dalam prosesnya. Semua ini membutuhkan kajian yang mendalam dan partisipasi luas," imbuhnya.
Ia kembali menegaskan bahwa perbincangan mengenai masa depan sistem ketatanegaraan Indonesia tidak boleh terbatas hanya pada lingkar pemerintah atau partai politik. Kalangan perguruan tinggi, akademisi, sampai masyarakat sipil wajib dilibatkan secara aktif.
"Kami patut bersyukur karena hari ini kami masih bebas berpikir dan menyampaikan berbagai hal secara terbuka. Dengan kecerdasan dan pendidikan yang kami miliki, kami bisa mengkritisi perjalanan bangsa sekaligus memikirkan bagaimana Indonesia ke depan," ujarnya.
Pada forum yang sama, Direktur PUSaKO Universitas Andalas Charles Simabura turut memberikan pandangan terkait keberlanjutan arah pembangunan nasional di tengah dinamika pergantian rezim kekuasaan.
"Konfigurasi politik tidak ada jaminan juga produk hukumnya akan terus bisa dipertahankan," tutur Charles.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Benny K Harman menilai bahwa konstitusi sejatinya telah berfungsi sebagai haluan negara. Pokok-pokok pikiran tersebut pada dasarnya tinggal dijalankan secara konsisten.
"Masalah bangsa kami selama ini sumbernya bukan karena tidak ada PPHN," tegas Benny.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menganggap topik ketatanegaraan ini sangat selaras dengan fokus utama dalam mendorong ekonomi serta merawat iklim demokrasi. Tantangan terbesarnya saat ini berpusat pada pemerataan hasil-hasil pertumbuhan.
"Dengan APBN sekitar Rp4.000 triliun, tantangan kami adalah bagaimana memastikan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dapat dijawab dengan baik. Masyarakat semakin cerdas dan semakin cepat mendapatkan informasi. Karena itu, peningkatan kesejahteraan juga harus dapat dirasakan secara bersama-sama," urai Ibas.
Ibas menandaskan seluruh pembahasan mengenai konstitusi, demokrasi, maupun arah pembangunan dipastikan harus bermuara pada satu tujuan yang sejalan.
"Kami ingin demokrasi terus berkualitas, pemerintahan berjalan efektif, negara hukum tetap tegak, dan pembangunan berlangsung berkesinambungan. Generasi muda harus dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Pada akhirnya, seluruh upaya ini harus bermuara pada kesejahteraan yang lebih merata," tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus membangun dialog produktif demi mencari desain negara terbaik di masa depan.
"Semuanya harus kami bangun bersama agar Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera," pungkas Ibas.
