GIANYAR - Bupati Gianyar, I Made Mahayastra menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Gianyar atas Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Rabu (9/9/2026). Dalam rapat tersebut, Mahayastra memberikan penjelasan atas sejumlah isu yang menjadi perhatian fraksi, mulai dari kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), bantuan kesehatan, beasiswa, pendapatan daerah, hingga pembangunan infrastruktur.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait penonaktifan PBI JK oleh pemerintah pusat akibat perubahan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Mahayastra mengatakan Pemkab Gianyar telah melakukan verifikasi terhadap peserta yang kepesertaannya dinonaktifkan.
“Penonaktifan PBI JK pada bulan Januari 2026 telah dilakukan verifikasi melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan untuk penonaktifan PBI JK bulan Agustus 2026 telah dilakukan migrasi secara bertahap ke PBPU/BP Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Pemkab Gianyar juga telah berkoordinasi dengan 13 puskesmas dan dua rumah sakit di Kabupaten Gianyar. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memfasilitasi warga yang kepesertaan PBI JK-nya nonaktif agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan pemerintah.
Mahayastra juga menegaskan Program Bantuan Kesehatan (BK) tetap menjadi instrumen Pemkab Gianyar dalam memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di luar tanggungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pelaksanaan program tersebut dilakukan secara selektif dan tepat sasaran, transparan, serta akuntabel dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
“Masyarakat Gianyar yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap memperoleh pelayanan yang layak dan berkesinambungan,” ujarnya.
Menjawab PU Fraksi Partai Golkar, Mahayastra mengapresiasi dukungan terhadap program beasiswa bagi masyarakat Gianyar, termasuk program satu keluarga satu sarjana. Ia memastikan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi peserta Beasiswa Gianyar telah dilakukan melalui rekening masing-masing penerima setiap semester.
Sementara terkait penurunan penerimaan dari retribusi daerah, Mahayastra menjelaskan kondisi tersebut bukan semata-mata akibat penurunan penerimaan, melainkan karena adanya perubahan penganggaran. Pada APBD Induk 2026, penerimaan tersebut sebelumnya dianggarkan pada pos Retribusi Daerah. Namun, dalam APBD Perubahan 2026, anggaran dialihkan ke pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Untuk belanja modal pada APBD Perubahan 2026, khusus jalan, jaringan, dan irigasi dialokasikan sebesar Rp288,130 miliar lebih atau 5,26 persen. Dari jumlah tersebut, belanja modal yang dialokasikan untuk irigasi pertanian mencapai Rp10,773 miliar lebih.
Menjawab pandangan Fraksi Gerindra terkait pembangunan infrastruktur, Mahayastra menegaskan Pemkab Gianyar akan terus melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan kualitas konstruksi, ketepatan waktu, efisiensi anggaran, serta perencanaan pengelolaan setelah pembangunan selesai.
Ia memaparkan progres sejumlah pekerjaan di kawasan GOR Gianyar: Penataan Lahan GOR Gianyar saat ini telah mencapai progres fisik 39,588 persen. Pembangunan sarana penunjang GOR Gianyar mencapai 20,753 persen. Pembangunan Gedung Utama GOR Gianyar pada bagian struktur telah mencapai 28,379 persen.
Terkait pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Gianyar, Bupati menegaskan pelaksanaannya tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan kepastian penyelesaian.
Sementara menjawab PU Fraksi Demokrat Bersatu, Mahayastra memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor ekonomi, Pemkab Gianyar memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dan sektor pertanian. Dukungan tersebut tidak hanya berupa bantuan modal, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi akses pasar melalui Gerakan UMKM Berdaya Saing yang terintegrasi.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi guru dengan menggandeng Balai Guru dan Tenaga Kependidikan serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Pemkab Gianyar juga melakukan revitalisasi bangunan pendidikan serta memberikan beasiswa untuk berbagai jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, peserta didik inklusi, pendidikan kesetaraan, hingga beasiswa S1/D4.
Sementara di sektor kesehatan, penguatan layanan kesehatan dasar di puskesmas dan perluasan program kesehatan preventif terus dilakukan melalui dukungan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Di bidang infrastruktur, Pemkab Gianyar berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan hingga wilayah perdesaan dan daerah terpencil. Pembangunan diarahkan dengan mengedepankan kualitas, keberlanjutan, serta prinsip pembangunan hijau dan ramah lingkungan.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, Mahayastra juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal.
“Ke depan kami tetap memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, lingkungan hidup, serta percepatan reformasi birokrasi,” pungkasnya.
