JAKARTA - Kementerian PPN/Bappenas memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 2,47 triliun untuk tahun 2027. Dana tersebut dialokasikan untuk menjalankan fungsi perencanaan pembangunan nasional, termasuk menyusun serta mengawal sejumlah agenda pembangunan kewilayahan dari Aceh hingga Papua.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan pembahasan RKA Bappenas mengacu pada arah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
“RKA Kementerian PPN/Bappenas diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dengan tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri,” katanya saat rapat Komisi XI di Kompleks Parlemen, Rabu (2/9/2026).
Bappenas menyampaikan alokasi anggaran 2027 sebesar Rp 2,47 triliun tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen sekitar Rp 1,46 triliun dan Program Perencanaan Pembangunan Nasional sekitar Rp 1,01 triliun. Sebesar Rp 766,3 miliar dari program perencanaan bersumber dari rupiah murni, ditambah pembiayaan pinjaman luar negeri sekitar Rp 97,6 miliar untuk tiga proyek serta hibah luar negeri sekitar Rp 145,6 miliar untuk lima proyek.
Dari sisi belanja, sekitar Rp 825,3 miliar atau 33 persen dialokasikan untuk operasional, sedangkan sekitar Rp 1,64 triliun atau 66,5 persen diarahkan untuk kegiatan nonoperasional.
Sekretaris Jenderal Bappenas Teni Widuriyanti menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan menopang berbagai agenda perencanaan pembangunan, mulai dari penguatan wilayah hingga transformasi ekonomi.
“Anggaran tahun 2027 ini menjadi instrumen bagi Bappenas untuk mengoordinasikan dan mengorkestrasi pembangunan nasional,” ujarnya.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.
Salah satu agenda utama yang disiapkan adalah penyusunan peta jalan pembangunan Papua dan Aceh. Bappenas juga menangani agenda kewilayahan lain, termasuk pembangunan Sabang, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemulihan pascabencana, konektivitas, tata ruang, hingga penguatan data pembangunan daerah.
Pada sektor ekonomi, Bappenas menyiapkan peta jalan industrialisasi untuk industri otomotif dan kedirgantaraan, pengembangan dasbor potensi ekspor, penguatan sinergi pusat-daerah, serta kebijakan pembiayaan ekonomi kreatif dan pariwisata. Agenda lainnya mencakup percepatan pajak karbon, stabilitas sektor keuangan, digitalisasi belanja daerah, serta proses aksesi Indonesia menuju OECD.
Bappenas turut mengawal program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan sosial terpadu, Koperasi Merah Putih, hilirisasi UMKM, ketahanan pangan dan energi, hingga pembangunan tanggul laut raksasa.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 menuju 8 persen pada 2029, melibatkan Bank Indonesia, Danantara, OJK, dan Kementerian Keuangan.
“Dukungan yang diperlukan oleh Bappenas dari Komisi XI adalah memperkuat sinergi Bank Indonesia, Badan Pengelola Investasi Danantara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan terutama dalam mencapai pertumbuhan 6 persen di tahun 2027 menuju 8 persen di tahun 2029,” ujar Rachmat.
