Payung Hukum Strategis
BERITAKINI.CO.ID — Puan menegaskan DPR memperluas partisipasi publik dalam pembahasan seluruh RUU tersebut. Langkah ini memastikan setiap produk legislasi menjawab kebutuhan masyarakat.
RUU yang disahkan mencakup berbagai sektor strategis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 mengatur Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2025 mengesahkan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.
Reformasi BUMN dan APBN
Di sektor keuangan negara, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Keduanya menjadi fondasi pengelolaan badan usaha dan keuangan negara ke depan.
Prioritas Hukum dan Pariwisata
Puan memaparkan sejumlah undang-undang lain yang disahkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dua di antaranya.
Perjanjian Internasional dan Ruang Udara
DPR juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi RI-Rusia. Di bidang pertahanan dan tata ruang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 mengatur Pengelolaan Ruang Udara.
Dua undang-undang lainnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan...
