JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kawasan Sumatera untuk memperkuat sinergisitas dalam merawat stabilitas wilayah sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi.Berdasarkan penjelasannya, kesolidan unsur Forkopimda merupakan salah satu kunci utama agar berbagai permasalahan di daerah bisa ditangani secara cepat serta efektif.

Tito menggarisbawahi bahwa setiap unsur Forkopimda mempunyai kewenangan dan kekuatan yang tak sama.Jika berbagai kekuatan tersebut dipadukan lewat koordinasi yang harmonis, pemerintah daerah (Pemda) akan menjadi lebih tangguh dalam merespons bermacam persoalan, mulai dari ranah politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Mendagri sewaktu memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera yang berlangsung di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, hari ini.

"Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).

Dia mengakui bahwa menciptakan kekompakan di tubuh Forkopimda tidak selalu gampang lantaran tiap-tiap unsur memikul tugas, wewenang, serta kepentingan tersendiri.Oleh sebab itu, jalinan komunikasi dan koordinasi wajib dibina secara rutin, bukan sekadar saat terjadi kendala atau persoalan.

Tito memberi saran agar Forkopimda menyelenggarakan rapat berkala, setidaknya kurun waktu satu atau dua bulan sekali.Pertemuan yang bersifat informal pun dinilai krusial guna menumbuhkan kedekatan antar pimpinan.Menurut pandangannya, kesolidan Forkopimda bakal berdampak langsung pada efektivitas jalannya roda pemerintahan.

Wilayah yang memelihara hubungan harmonis di tingkat pimpinan cenderung lebih sigap menyelesaikan beragam kendala, sementara ketidakharmonisan justru dapat menghambat pergerakan program pembangunan.Ia menyadari betul bahwa tiap-tiap daerah memiliki tantangan lokal yang berlainan.Oleh karena itu, alur koordinasi Forkopimda mesti difokuskan pada pengidentifikasian masalah secara spesifik serta penemuan solusi bersama, alih-alih berjalan sendiri-sendiri.

Dalam konteks penguatan ekonomi, Mendagri mengimbau seluruh kepala daerah di Sumatera berserta jajaran Forkopimda untuk mempertahankan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional.Ia memaparkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di tingkat 5,29 persen dan menilai pencapaian tersebut perlu terus dijaga serta ditingkatkan.

"Pertumbuhan ekonomi kami di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus," ungkapnya.

Kendati demikian, Tito mengingatkan bahwa capaian ekonomi di tiap-tiap daerah masih belum merata.Untuk area Sumatera, ia menyebutkan Kepulauan Riau dan Lampung sebagai provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional.Maka dari itu, dirinya meminta area lain meningkatkan koordinasi guna menggerakkan aktivitas ekonomi, termasuk memastikan program serta penyerapan anggaran pemerintah berjalan secara efektif.

"Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda," jelasnya.

Di sisi lain, Tito juga menggarisbawahi krusialnya merawat stabilitas harga barang maupun jasa.Menurutnya, inflasi—khususnya pada komoditas pangan—dapat berimbas langsung terhadap taraf hidup masyarakat serta berpotensi memicu gangguan stabilitas keamanan dan politik apabila tak diantisipasi secara tepat.

"Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan," tuturnya.

Ia menginstruksikan Forkopimda untuk turut menyokong langkah pengendalian inflasi melalui tindakan nyata yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

"Pengendalian tersebut tidak dapat hanya dibebankan kepada kepala daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur Forkopimda," tutupnya.

Agenda tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, para gubernur dan bupati/wali kota se-Sumatera, unsur Forkopimda se-Sumatera, serta jajaran pejabat terkait lainnya.