PAPUA - Penanganan infrastruktur di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan terus dipercepat oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) guna memperkuat konektivitas antarpusat pemerintahan sekaligus mendukung kelancaran pelayanan publik.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menangani ruas Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor yang menjadi salah satu akses vital penghubung ibu kota Kabupaten Merauke dengan Kantor Gubernur Papua Selatan.

Ketersediaan infrastruktur pemerintahan merupakan bagian krusial dalam mendukung daerah otonom baru menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, menurut Menteri PU Dody Hanggodo.

“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Penanganan ruas jalan tersebut dilaksanakan melalui dua paket pekerjaan rekonstruksi.Paket pertama, Rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor Segmen 4, mencakup penanganan sepanjang 5 kilometer dengan progres fisik yang sudah menembus 56,13 %.

Sementara itu, paket kedua meliputi penanganan jalan sepanjang 6,8 kilometer dengan progres fisik sebesar 50,42 %.

Target Provisional Hand Over (PHO) untuk kedua paket pekerjaan tersebut dipatok pada 31 Desember 2026.

Posisi strategis dimiliki oleh ruas Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor menurut Kementerian PU karena menyambungkan pusat pemerintahan Kabupaten Merauke dengan Kantor Gubernur Papua Selatan.

Jalan tersebut diharapkan sanggup memperlancar mobilitas aparatur pemerintah sekaligus menyokong aktivitas masyarakat.

“Kementerian PU terus melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal,” tegas Dody.

Peningkatan aksesibilitas bukan satu-satunya arah pembangunan infrastruktur jalan di Papua Selatan, melainkan juga untuk memperkuat integrasi antarwilayah serta menunjang beragam aktivitas warga.

Akses yang lebih luas terhadap pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi diharapkan dapat terbuka seiring konektivitas yang kian membaik, sehingga ikut memicu pertumbuhan ekonomi warga serta mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan selatan Papua.

Langkah ini berjalan selaras dengan semangat PU 608 dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat.