JAKARTA - Dukungan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan sangat dibutuhkan dalam upaya mengurangi ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap APBN serta memperbesar peran swasta.Salah satu faktor kunci agar investasi pada sektor jalan tol tetap memikat adalah adanya kepastian regulasi.Keberadaan kepastian ini sekaligus memberikan jaminan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan investasi jangka panjang bagi para investor.

Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Berbagai isu strategis mengenai pengusahaan jalan tol dikaji dalam FGD ini.Acara ini turut membuka ruang dialog yang konstruktif, strategis, dan solutif di antara lintas pemangku kepentingan guna menyelaraskan kebijakan regulasi sekaligus menjaga kelayakan iklim investasi.

Pembahasan tersebut mencakup kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan melalui peningkatan peran investasi swasta serta optimalisasi kualitas pelayanan jalan tol bagi masyarakat.Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan krusialnya kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendirikan infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama,” katanya.

Ia menilai bahwa FGD ini merupakan sarana untuk menyatukan langkah, bukan sebatas menyamakan pandangan.

”Karena yang kami sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” ujarnya.

Cakupan pembahasan dalam FGD meliputi beragam topik, termasuk investasi jalan tol yang bankable dan sustainable.Topik lain yang dibahas adalah kepastian dalam pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, serta pengelolaan dinamika dan perubahan usaha sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan.

Sejumlah isu seperti integrasi jalan tol, pemanfaatan ruang milik jalan tol, TIP, hingga penerapan MLFF juga didiskusikan secara kolaboratif dengan memperhitungkan kondisi jaringan, kebutuhan pelayanan, struktur pembiayaan, dan keberlanjutan investasi.

Mantan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Prof Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyampaikan bahwa manfaat ekonomi dari pembangunan jalan tol jauh lebih luas daripada sekadar penyediaan sarana transportasi.

Di tengah besarnya kebutuhan pembangunan dan ruang fiskal yang perlu dikelola secara optimal, ia menilai keterlibatan pihak swasta menjadi kian penting.

”Karena itu, kami perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang, sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas,” ujar Dean & CEO ADB Institute ini.

Pada kesempatan yang sama, mantan Menteri Keuangan M Chatib Basri menerangkan bahwa partisipasi swasta dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur sangat vital di tengah kondisi APBN yang amat ketat saat ini.

“Sangat boleh jadi, APBN kami tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha,” tandasnya.

Langkah yang dapat ditempuh untuk menarik minat dan partisipasi swasta adalah melalui deregulasi serta kemudahan perizinan.

Poin yang amat penting adalah memastikan bahwa pemerintah beserta otoritas terkait selalu menepati komitmen yang telah disepakati dan mengikat dalam kontrak bersama pemegang konsesi.Apalagi untuk menggaet investor asing yang memiliki kebebasan memilih lokasi penempatan modalnya.

”Tentunya kami harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain,” jelas Visiting Scholar di Harvard CID dan Visiting Professor in Practice di London School of Economics ini.

Pandangannya dalam FGD ini juga disampaikan oleh Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Halley Yudhistira.

Ia menerangkan bahwa pengembangan jaringan jalan tol membawa manfaat ekonomi yang besar, di mana manfaat tersebut bertambah seiring skala jaringan yang terbangun.Akan tetapi, laju realisasi pembangunan saat ini dinilai masih berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencapai sasaran tersebut.

"Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan” ujarnya.

Panjang jaringan tol yang beroperasi saat ini telah melampaui 3.115 km dengan akumulasi nilai investasi menembus Rp668 triliun hingga diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun.

Oleh sebab itu, industri jalan tol memegang peran vital sebagai tulang punggung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.Dengan demikian, pembenahan industri jalan tol mesti berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat.

Ketua Umum ATI Rivan A Purwantono memaparkan bahwa industri jalan tol saat ini telah mengalami transformasi.Peranannya telah berubah dari sekadar penyedia prasarana fisik menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang berkontribusi pada mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah.

Maka dari itu, peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan wajib berjalan selaras dengan keberlanjutan iklim investasi melalui penyelarasan arah kebijakan bersama.

ATI berorientasi untuk mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta disokong oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif.Pada akhirnya, dengan dukungan pemerintah serta kolaborasi yang solid, tujuan yang ingin dicapai adalah membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri.

”Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan," tandasnya.