DENPASAR - Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali dipimpin langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7).
Tujuan penyelenggaraan rakor yang dihadiri para menteri beserta jajaran pemda tersebut adalah menyelaraskan agenda pembangunan pemerintah pusat dan Pemprov Bali guna memperkokoh fasilitas publik, menjaga kelestarian alam, serta memajukan pariwisata berkelanjutan.
Gubernur Wayan Koster memaparkan bahwa performa sektor pariwisata di Bali terus menunjukkkan perkembangan positif.
Kunjungan wisatawan asing mencapai lebih dari 7 juta orang sepanjang 2025, sementara pelancong domestik menyentuh angka 9,3 juta orang.
Angka ini membuat total kunjungan pelancong ke Bali menembus 16,3 juta orang, atau hampir empat kali lipat populasi Bali yang berjumlah sekitar 4,5 juta jiwa.
"Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan," ujar Koster.
Koster membeberkan bahwa Pulau Dewata menyumbangkan sekitar 45,8 persen dari total kedatangan turis mancanegara di Indonesia.
Rata-rata pengeluaran wisatawan luar negeri berada di angka 1.522 dolar AS per kunjungan dengan estimasi perputaran uang di sektor ini mencapai Rp176 triliun pada 2025, setara 50 persen dari kontribusi pariwisata nasional.
Capaian apik ini berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali hingga mencapai angka 5,82 persen.
Bali juga mencatatkan tingkat pengangguran 1,45 persen, pendapatan per kapita yang terus naik, serta angka kemiskinan terendah nasional di tingkat 3,42 persen.
Walau begitu, Koster mengingatkan bahwa masifnya aktivitas pariwisata melahirkan bermacam tantangan baru, seperti konversi lahan, lonjakan volume sampah, kerusakan ekosistem, krisis air bersih, dan kemacetan akibat keterbatasan jalan.
Masalah sosial macam pelanggaran hukum oleh turis asing, bisnis ilegal, hingga isu keamanan juga menjadi atensi pemerintah.
Menanggapi kendala tersebut, Pemprov Bali meningkatkan sinergi bersama penegak hukum guna menindak berbagai bentuk pelanggaran.
Pemerintah turut menggulirkan beragam program strategis, seperti pengelolaan sampah dari sumbernya, penyediaan air bersih di Karangasem dan Jembrana, serta penguatan pasokan energi lewat pembangunan pembangkit listrik gas.
Di sektor fasilitas publik, Pemprov Bali mendorong percepatan integrasi konektivitas darat, laut, dan penyeberangan.
Pembangunan jalur logistik laut terpadu dari lintasan Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem diharapkan mampu mengurai kemacetan, khususnya di masa puncak seperti Idul Fitri.
Di samping itu, pembenahan pelabuhan terintegrasi diprioritaskan demi menopang pariwisata yang ramah lingkungan.
"Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali," tegas Koster.
Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan perlunya sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemda, kementerian, lembaga, BUMN, serta pemangku kepentingan dalam membangun Bali.
Menurutnya, forum ini menjadi langkah awal yang ditindaklanjuti lewat evaluasi rutin.
"Kami akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi," ujar AHY.
AHY menerangkan bahwa fokus utama pemerintah adalah pembangunan fasilitas publik, konektivitas, serta penataan ruang dalam satu ekosistem pembangunan berkelanjutan.
Tugas khusus telah dibagikan ke sejumlah kementerian sesuai bidangnya, mulai pengelolaan sampah, perlindungan lahan tani, integrasi perencanaan, master plan pariwisata, hingga penyediaan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Pemerintah juga mendorong studi kelayakan transportasi laut pesisir Bali Selatan, penguatan feeder transportasi, pembangunan rusun MBR, hingga pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.
Peran BUMN diarahkan memperkuat konektivitas udara dan laut serta memadukan ekosistem pariwisata dan penerbangan.
Di sisi lain, pemda diminta menggencarkan edukasi sampah berbasis sumber, meningkatkan penegakan hukum lingkungan, menyelaraskan tata ruang daerah dengan pusat, serta menekan alih fungsi lahan.
AHY memastikan pemerintah pusat hadir mendukung kebutuhan daerah tanpa mengesampingkan kearifan lokal Bali.
"Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat," katanya.
Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama dalam menyelaraskan program lintas kementerian dan Pemprov Bali, yang akan ditindaklanjuti lewat evaluasi berkala demi memastikan semua target tercapai.
Rakor turut dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf Teuku Riefky Harsya, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, beserta jajaran instansi terkait.
