JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) makin menguatkan kerja sama dengan pemerintah daerah demi mengatasi persoalan sekolah-sekolah yang kekurangan siswa.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa situasi tersebut dipicu oleh beragam hal, seperti pergeseran demografi anak usia sekolah, migrasi warga, dinamika pemukiman baru, preferensi masyarakat dalam memilih sekolah, hingga kondisi demografi tiap wilayah.
Guna menyusun regulasi yang pas, kementerian telah menghimpun data lewat Data Pokok Pendidikan (Dapodik), terutama menyoroti sekolah bersiswa di bawah 100 orang maupun yang kurang dari 60 peserta didik.
Data mengenai hal tersebut telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bentuk koordinasi lintas lembaga.
Berangkat dari data tersebut, Kemendikdasmen bakal merancang kebijakan efektif untuk sekolah-sekolah bermurid minim.
Perumusan langkah ini digarap berbarengan dengan pemda sebab pengelolaan sekolah merupakan ranah wewenang pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerataan mutu pendidikan agar seluruh sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan menjadi pilihan masyarakat. Salah satu upaya tersebut yaitu menguatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi guru, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,” katanya.
Bersama pemerintah daerah, Kemendikdasmen pun siap menjalankan serangkaian langkah taktis, seperti memetakan kebutuhan pendidikan berdasar tren demografi dan persebaran penduduk, meninjau daya tampung sekolah agar pas dengan kondisi wilayah, memperkuat perencanaan pendidikan berbasis data, serta menjamin sekolah bermurid sedikit tetap mendapat pendampingan serta bantuan secara optimal.
Kemendikdasmen juga secara berkelanjutan berkoordinasi dengan pemda guna mengevaluasi kondisi sekolah secara periodik supaya regulasi yang ditetapkan senantiasa relevan dengan karakter dan kebutuhan tiap daerah.
Ia menyertakan bahwa perubahan preferensi masyarakat dalam memilih sekolah juga merupakan poin penting yang patut dicermati.
Mengacu pada riset Litbang Kompas 2025, paparnya, tampak kecenderungan sebagian orang tua yang lebih memprioritaskan sekolah dasar bernuansa agama untuk anak mereka.
Temuan studi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam membaca pergeseran minat masyarakat terhadap fasilitas pendidikan.
“Kami mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, satuan pendidikan, orang tua, dan masyarakat, untuk bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan. Melalui kolaborasi ini, semoga setiap sekolah dapat berkembang sesuai dengan potensi wilayahnya, sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang setara dan bermutu,” kata Mendikdasmen Mu’ti.
