JAKARTA - Kenaikan kebutuhan LPG nasional pada awal 2026 menjadi sinyal bahwa tekanan terhadap pasokan energi domestik masih terus berlangsung.

Di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat, pemerintah kini harus menghadapi tantangan yang tidak ringan, yakni makin besarnya ketergantungan terhadap impor untuk menutup kekurangan produksi dalam negeri. 

Kondisi ini membuat isu ketahanan energi kembali menjadi sorotan, apalagi saat situasi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, sedang bergejolak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. 

Sejalan dengan pertumbuhan konsumsi tersebut, porsi impor juga ikut meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa produksi LPG dalam negeri belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar domestik, sehingga pasokan dari luar negeri tetap menjadi tumpuan utama. Meski demikian, pemerintah menegaskan berbagai langkah mitigasi telah disiapkan agar distribusi energi tetap aman.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam menjelaskan, kebutuhan LPG pada tahun lalu tercatat sebesar 25.000 Metrik Ton (MT) per hari. 

Sementara hingga Februari 2026, kebutuhan LPG meningkat sekitar 1.000 MT menjadi 26.000 MT per hari. Lonjakan konsumsi ini otomatis mendorong kenaikan porsi impor LPG nasional.

Kebutuhan LPG Naik Dan Impor Makin Mendominasi

Kementerian ESDM mencatat bahwa kenaikan kebutuhan LPG pada awal 2026 berdampak langsung pada meningkatnya ketergantungan Indonesia terhadap impor. Jika pada 2025 porsi impor LPG tercatat sebesar 80,58% dari total kebutuhan, maka hingga Februari 2026 angkanya naik menjadi 83,97%.

Peningkatan ini menegaskan bahwa kebutuhan energi rumah tangga, khususnya LPG, terus tumbuh lebih cepat dibanding kemampuan produksi dalam negeri. 

Dengan kebutuhan harian yang kini mencapai 26.000 MT, Indonesia masih harus mengandalkan pasokan luar negeri untuk menjaga ketersediaan LPG di pasar domestik.

Impor LPG Indonesia sendiri masih didominasi oleh Amerika Serikat. Hingga 1 April 2026, porsi pasokan dari negeri tersebut mencapai 68,91% dari total impor. 

Selain itu, Indonesia juga mengimpor LPG dari Uni Emirat Arab sebesar 11,83%, Arab Saudi 7,36%, Qatar 5,21%, Australia 3,91%, Kuwait 2,61%, dan China 0,17%.

"Produksi dalam negeri masih jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor LPG tetap mendominasi pasokan nasional," ungkap Rizwi.

Pernyataan itu memperjelas bahwa persoalan utama LPG nasional bukan hanya pada distribusi, tetapi juga pada struktur pasokan yang belum sepenuhnya mandiri. Selama produksi domestik masih tertinggal jauh, impor akan tetap menjadi penyangga utama kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Siapkan Mitigasi Di Tengah Gejolak Global

Di tengah meningkatnya konsumsi dan dominasi impor, pemerintah juga harus menghadapi tantangan tambahan berupa ketidakpastian geopolitik global. 

Khusus untuk LPG, pemerintah mendorong pengaturan konsumsi secara wajar dan bijak. Langkah ini dinilai penting agar pemakaian tetap terkendali, terutama ketika pasokan global menghadapi gangguan atau keterlambatan distribusi.

 Selain itu, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan kilang-kilang dalam negeri untuk memperbesar suplai LPG domestik.

Rizwi mencontohkan optimalisasi kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Meski memiliki harga yang lebih tinggi, RDMP Balikpapan disebut mengurangi produksi propylene karena penggunaan bahan baku naphta digeser untuk memperkaya produksi LPG.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memaksimalkan fasilitas pengolahan yang ada demi memperbesar output LPG. 

Meskipun hasilnya belum bisa sepenuhnya menggantikan impor, strategi ini setidaknya dapat membantu mengurangi tekanan pasokan dan memperkuat cadangan energi dalam negeri.

Dalam konteks jangka pendek, optimalisasi kilang menjadi salah satu instrumen penting. Sementara untuk jangka menengah hingga panjang, peningkatan kapasitas produksi domestik tetap menjadi pekerjaan rumah besar agar ketergantungan impor bisa ditekan secara bertahap.

Alternatif Impor Dan Pengalihan Pasokan Untuk Masyarakat

Selain memaksimalkan produksi domestik, pemerintah juga aktif mencari alternatif sumber impor LPG. Di tengah gejolak di Timur Tengah, pemerintah memburu sumber pasokan dari negara-negara yang tidak terganggu oleh pembatasan di Selat Hormuz, termasuk kawasan Asia Tenggara.

"Untuk situasi saat ini dengan adanya kendala di Selat Hormuz, maka negara-negara lain selain Timur Tengah menjadi alternatif paling dominan untuk diupayakan importasi LPG-nya di tahun 2026," ujar Rizwi.

Langkah diversifikasi sumber impor ini penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu kawasan tertentu. Jika pasokan dari Timur Tengah terganggu, Indonesia masih memiliki opsi lain dari negara-negara yang lebih aman dari sisi jalur distribusi.

Secara bersamaan, Kementerian ESDM juga mendorong agar produksi LPG dalam negeri yang selama ini dijual ke industri dapat dialihkan untuk keperluan LPG 3 Kg yang dibutuhkan masyarakat. Fokus ini menunjukkan bahwa prioritas utama pemerintah adalah menjaga ketersediaan LPG subsidi untuk rumah tangga.

Ditjen Migas bahkan menginstruksikan kepada kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran pertama kepada Pertamina Patra Niaga. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat pasokan LPG yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat luas.

"Kami menginstruksikan kepada kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran pertama kepada Pertamina Patra Niaga, yang LPG-nya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat," kata Rizwi.

Pemerintah Pastikan Cadangan LPG Dalam Kondisi Aman

Meski kebutuhan meningkat dan impor makin besar, pemerintah memastikan kondisi pasokan LPG saat ini tetap aman. Rizwi menegaskan bahwa berbagai upaya mitigasi yang dilakukan diharapkan mampu menjaga pasokan LPG maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah tekanan global.

"Semua upaya ini diharapkan dapat memastikan pasokan energi tetap terjaga meski di tengah gejolak politik global," tutup Rizwi.

Pada kesempatan lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan bahwa pasokan dan cadangan LPG berada dalam posisi aman. Menurut dia, kapasitas cadangan LPG saat ini sudah berada di atas 10 hari, sementara pasokan impor tambahan akan segera masuk ke Indonesia.

"Menyangkut LPG, saya menyampaikan bahwa masa sulit sudah kita lewati sejak tanggal 4. Alhamdulillah sekarang cadangan untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk," ungkap Bahlil kepada media pada Rabu (8/4/2026).

Bahlil juga memastikan bahwa kapal LPG yang dimaksud bukan berasal dari impor yang melewati Selat Hormuz. Sebab, Indonesia telah mengambil pasokan dari sejumlah negara di luar Timur Tengah seperti Australia, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya.

"Kalau LPG nggak ada urusannya sama Selat Hormuz, karena kita sudah ambil dari Australia, dari Amerika dan beberapa negara lain," ungkap Bahlil.