JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah tengah memacu percepatan transformasi digital nasional demi memperkokoh tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan keterangan Luhut, pihak pemerintah pun sedang merancang digital single ID yang diproyeksikan selesai pada penghujung tahun 2026 mendatang.
Keberadaan sistem digital berbasis kecerdasan buatan (AI) ini diharapkan mampu membuat distribusi bantuan sosial serta beragam transfer dana langsung dari pemerintah menjadi kian tepat sasaran.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos (bantuan sosial) atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi,” ujar Luhut setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Di samping itu, Luhut menghendaki agar pemberian subsidi ke depannya tidak lagi bertumpu pada komoditas barang, melainkan langsung diserahkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat.
“Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kami kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujar Luhut.
Ia mengemukakan bahwa langkah transformasi digital yang sedang diimplementasikan ini merupakan sebuah lompatan besar menuju sistem pemerintahan modern yang bersandarkan pada keakuratan data.
Luhut pun memastikan bahwa pembuat dan pengembang sistem terintegrasi tersebut merupakan putra-putri terbaik asal Indonesia.
Menurut pandangannya, Indonesia memiliki prospek besar untuk menjadi salah satu negara pertama dengan jumlah penduduk masif yang mengadopsi sistem pemerintahan berbasis digital dan AI secara menyeluruh.
“Jadi ini satu pemerintahan yang berpenduduk hampir 300 juta orang pada awal tahun depan, yang pertama menggunakan digitalisasi berbasis AI,” ucap dia.
Ketika menghadap Presiden Prabowo, Luhut turut memaparkan perkembangan sistem GovTech nasional yang kini tingkat konektivitasnya telah menyentuh angka sekitar 80 persen.
Ia menyebutkan bahwa sejak tanggal 1 Juni 2026, data-data dari delapan kementerian serta lembaga utama pemerintah sudah berhasil dipadukan ke dalam satu ekosistem teknologi AI.
“Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kami tidak ada yang bisa lari dari situ,” ujar Luhut.
Lewat implementasi sistem terpadu tersebut, pemerintah juga bakal mengoptimalkan program pembinaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Luhut menandaskan bahwa tersedianya basis data yang komprehensif dan saling terhubung akan memudahkan pemerintah dalam memperluas jangkauan wajib pajak secara berkala, memicu geliat sektor UMKM baru, hingga menciptakan lapangan pekerjaan.
“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan GovTech masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” papar Luhut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengerjaan GovTech bakal dioptimalkan secara efisien lewat pemanfaatan berbagai ekosistem digital yang sudah berjalan sebelumnya, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, serta Simbara.
Saat ini, pihak pemerintah tengah menguji coba proyek percontohan tersebut di 42 wilayah yang mencakup provinsi, kabupaten, dan kota.
“Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ungkap Luhut.
