JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi fokus prioritas pemerintah, dengan kebutuhan anggaran yang semakin meningkat. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa untuk tahun 2026, pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan Rp 17,08 triliun. Angka ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 14,40 triliun.
Basuki menegaskan, besaran anggaran ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg). "2026 nanti kebutuhannya Rp 17,08 triliun yang sudah ada DIPA sekarang, original, Rp 6,26 triliun nanti akan diusulkan sebagai ABT-nya, Rp 4 triliun plus Rp 10,82 triliun," jelas Basuki.
Anggaran yang masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk tahun 2026 sebesar Rp 6,26 triliun menjadi dasar pengelolaan awal sebelum pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang akan diajukan pada bulan Januari mendatang. Mekanisme ABT ini menurut Basuki telah disepakati bersama Kemenkeu dan Kemensesneg, memastikan kelancaran aliran pendanaan untuk proyek strategis nasional ini.
Strategi Pendanaan dan Mekanisme ABT
Peningkatan anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan besarnya skala proyek IKN yang mencakup pembangunan infrastruktur publik, fasilitas pemerintahan, serta sarana pendukung lain.
Anggaran Belanja Tambahan (ABT) akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menutupi kebutuhan tambahan yang tidak tercakup dalam DIPA awal.
Menurut Basuki, ABT akan diurus pada awal tahun 2026 sebagai bagian dari strategi pendanaan proyek. Mekanisme ini tidak hanya memastikan kesinambungan pembangunan, tetapi juga fleksibilitas dalam mengalokasikan dana sesuai kebutuhan lapangan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat merespons kebutuhan mendesak dan mengantisipasi potensi perubahan biaya konstruksi serta fluktuasi harga material yang sering terjadi pada proyek besar.
Langkah ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana tanpa kendala pendanaan. “Mekanisme ABT ini sudah ada kesepakatan dengan Kemenkeu dan Kemensesneg,” tegas Basuki, menegaskan koordinasi lintas kementerian sebagai kunci pengelolaan anggaran yang efektif.
Proyeksi Anggaran Jangka Panjang
Tidak hanya untuk tahun 2026, Basuki juga menyampaikan proyeksi anggaran IKN hingga tahun 2028. Pada 2027, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp 14,64 triliun, sementara tahun 2028 akan mencapai Rp 2,68 triliun. Dengan perhitungan ini, total anggaran pembangunan IKN periode 2025 hingga 2028 mencapai Rp 48,80 triliun.
Anggaran tersebut mencakup kebutuhan untuk penyelesaian aspek yudikatif, legislatif, serta pembangunan infrastruktur penunjang. Basuki menekankan, perencanaan ini dibuat secara komprehensif untuk memastikan bahwa semua komponen pembangunan, mulai dari gedung pemerintahan hingga fasilitas publik, dapat selesai tepat waktu dan berfungsi optimal.
“Sehingga tetap mengikuti kebutuhan total Rp 48,80 triliun untuk penyelesaian yudikatif, legislatif, dan prasaran pendukung lainnya,” pungkas Basuki, menekankan keseriusan pemerintah dalam menjaga kesinambungan proyek IKN secara finansial.
Tantangan dan Peluang Pembangunan IKN
Pembangunan IKN merupakan proyek strategis nasional dengan tantangan besar, termasuk pengelolaan anggaran yang efisien, pengawasan konstruksi, dan pemenuhan target penyelesaian fasilitas publik.
Kenaikan anggaran dari tahun ke tahun juga mencerminkan kompleksitas proyek yang mencakup wilayah baru dan pembangunan kota pintar yang modern.
Meski demikian, proyek ini membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan industri konstruksi dan jasa pendukung.
Pengalokasian anggaran yang tepat sasaran akan mempercepat pembangunan fasilitas publik, infrastruktur transportasi, serta sarana pemerintahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Koordinasi antar lembaga pemerintah dan mekanisme pendanaan yang fleksibel, termasuk melalui DIPA dan ABT, menjadi kunci keberhasilan proyek.
Dengan perencanaan matang dan pengawasan yang ketat, pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol pembangunan baru, tetapi juga menjadi model tata kelola kota modern yang efisien dan berkelanjutan.
Pembangunan IKN tahun depan menuntut kesiapan anggaran yang besar dan terencana dengan cermat. Dengan Rp 17,08 triliun dialokasikan untuk 2026, dan total Rp 48,80 triliun untuk periode 2025–2028, proyek ini menunjukkan ambisi Indonesia membangun ibu kota baru yang modern, strategis, dan mendukung pertumbuhan nasional jangka panjang.
Mekanisme ABT, koordinasi antar kementerian, serta perencanaan anggaran jangka panjang menjadi pilar penting dalam memastikan proyek IKN berjalan lancar sesuai target nasional.
