JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menunjukkan komitmennya dalam membangun lingkungan yang layak dan berdaya saing melalui penataan tujuh kawasan strategis di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan total anggaran mencapai Rp 341,24 miliar, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Ketujuh kawasan tersebut meliputi Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari di Kota Medan, Penataan Kawasan Permukiman Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tanjung Banun di Kota Batam.
Selain itu, terdapat juga program Optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan di Kota Cirebon, Pembangunan Infrastruktur Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang di Sulawesi Utara, Penataan Kawasan Bahodopi di Kabupaten Morowali, serta Penataan Kawasan Lelilef Waibulan di Kabupaten Halmahera Tengah.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman tidak hanya sekadar memperindah wajah kota atau desa, melainkan juga menjadi instrumen sosial-ekonomi yang berperan besar dalam memperkuat ketahanan masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa melalui penataan kawasan, pemerintah berupaya memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
“Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” ujar Dody.
Dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan kearifan masyarakat, proyek-proyek ini dirancang agar tidak hanya memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga mendorong tumbuhnya sentra ekonomi baru di sekitar kawasan yang dibangun.
Pemerintah menargetkan seluruh proyek dapat selesai tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Pulau Penyengat dan Medan Belawan Jadi Proyek Unggulan
Salah satu contoh nyata keberhasilan program ini adalah Penataan Kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Pulau yang dikenal sebagai kawasan cagar budaya nasional dan destinasi wisata sejarah Melayu ini menjadi salah satu fokus utama penataan.
Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya, Kementerian PU menata jalan lingkungan, memperbaiki drainase, membangun plaza penyambut dan pelataran balai adat, serta memperindah kawasan dengan lanskap dan karya seni bertema storytelling dan artworks.
Dengan nilai investasi sebesar Rp 36,98 miliar, penataan ini diharapkan meningkatkan daya tarik pariwisata dan memperkuat identitas budaya lokal.
Sementara itu, di Sumatera Utara, Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari difokuskan pada upaya pengendalian banjir rob dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan pesisir.
Melalui normalisasi drainase, pembangunan reservoir air minum, serta penyediaan ruang terbuka publik, proyek ini bertujuan untuk mengurangi dampak genangan dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat pesisir.
Nilai investasi untuk proyek ini mencapai Rp 18,89 miliar, dan diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat Medan bagian utara yang kerap terdampak banjir rob setiap tahunnya.
Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memperkuat sinergi antara sektor pariwisata, budaya, dan lingkungan agar pembangunan kawasan tidak hanya berdampak sementara, melainkan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Dukungan Infrastruktur Relokasi dan Hunian Layak
Di wilayah Batam, penataan Kawasan Tanjung Banun menjadi salah satu proyek penting yang mendukung relokasi masyarakat terdampak pembangunan Rempang Eco City.
Pembangunan infrastruktur dasar seluas 36,77 hektar meliputi jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, penerangan jalan umum, TPS-3R (sanitasi), ruang publik, dan Puskesmas pembantu.
Proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 164,78 miliar dari Ditjen Cipta Karya. Diharapkan kawasan ini mampu menjadi contoh hunian relokasi yang terintegrasi dengan konsep kota berkelanjutan
Selain itu, Kementerian PU juga tengah menggarap proyek relokasi bagi masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
Di atas lahan seluas 11,85 hektar, pemerintah membangun 287 unit hunian tetap lengkap dengan fasilitas sosial, sekolah, tempat ibadah, taman bermain, dan lapangan serbaguna. Nilai pekerjaan proyek ini mencapai Rp 115,92 miliar.
Dengan hadirnya kawasan baru tersebut, masyarakat terdampak bencana dapat kembali menata kehidupan dengan lingkungan yang lebih aman dan layak huni.
Pemerintah menekankan bahwa proyek penataan kawasan seperti ini menjadi bukti nyata perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah bencana maupun di kawasan industri yang berkembang pesat.
Dorongan Pemerataan Industri dan Keseimbangan Lingkungan
Penataan kawasan juga dilakukan di wilayah industri strategis seperti Bahodopi di Kabupaten Morowali dan Lelilef Waibulan di Halmahera Tengah. Kedua kawasan ini diarahkan untuk mendukung aktivitas industri nikel yang tengah berkembang di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka publik, dan sentra UMKM, proyek ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kualitas hidup masyarakat sekitar.
Selain itu, optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan di Kota Cirebon turut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperindah kawasan kumuh sekaligus memperkuat stabilitas tanah di wilayah tersebut.
Dengan anggaran Rp 4,67 miliar, kegiatan ini meliputi peningkatan stabilitas tanah menggunakan teknologi CCSP (Corrugated Concrete Sheet Pile) serta penataan pedestrian. Proyek ini ditargetkan selesai pada Desember 2025 dan diharapkan membawa perubahan nyata terhadap wajah kawasan Panjunan.
Melalui tujuh proyek penataan kawasan tersebut, pemerintah menunjukkan arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini mencerminkan semangat pemerataan pembangunan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh penjuru negeri.
