JAKARTA - Upaya memperkuat literasi keuangan syariah di Indonesia kembali mendapatkan momentum penting melalui kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 

Kedua lembaga ini bersinergi dalam penyelenggaraan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Keuangan Syariah (FEBIS) serta Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) yang berlangsung di Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi forum edukasi, tetapi juga ajang temu bisnis antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan lembaga jasa keuangan syariah. Lebih dari 2.000 santri dan 79 pelaku UMKM turut ambil bagian dalam acara yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi umat. 

Melalui pemahaman yang baik terhadap sistem keuangan syariah, pesantren dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan keberkahan.

“OJK berkomitmen membangun kemandirian umat melalui penguatan ekosistem ekonomi syariah. Pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga motor penggerak ekonomi umat,” ujar Friderica.

Menurutnya, sistem keuangan syariah memiliki tiga karakter utama yang sejalan dengan visi pembangunan nasional, yakni mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat stabilitas keuangan, dan menciptakan sistem yang inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren diharapkan dapat memperkuat daya saing ekonomi umat secara berkelanjutan. Dengan basis moral yang kuat dan nilai kejujuran dalam berbisnis, santri berpotensi besar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Sinergi PBNU dan OJK dalam Membangun Ekonomi Umat

Kolaborasi antara PBNU dan OJK menjadi wujud nyata dari sinergi antara lembaga keagamaan dan regulator keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. 

Ketua PBNU Bidang Ekonomi Fahmy Akbar Idries menyampaikan bahwa penguatan literasi dan kemandirian ekonomi di kalangan santri merupakan langkah penting untuk membangun bangsa yang berdaya secara finansial.

“Saya berharap adik-adik santriwan-santriwati ini semuanya jadi pengusaha. Dodol gorengan ya pengusaha, buka toko ya pengusaha, supaya mempercepat kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Fahmy Akbar.

Ia menekankan bahwa semangat kewirausahaan harus tumbuh dari lingkungan pesantren agar santri dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat. 

Dengan dukungan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, diharapkan para santri tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Program FEBIS dan SAKINAH menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan literasi keuangan syariah hingga ke lapisan masyarakat akar rumput. Melalui forum tersebut, santri dan pelaku UMKM mendapatkan akses terhadap berbagai layanan keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Kegiatan ini juga menjadi ajang bagi lembaga keuangan syariah untuk memperkenalkan produk dan layanan mereka kepada masyarakat pesantren. Dengan demikian, edukasi yang dilakukan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam membantu pelaku usaha kecil mengembangkan bisnis secara beretika dan berkelanjutan.

Edukasi, Workshop, dan Business Matching UMKM Syariah

Sebagai bagian dari kegiatan FEBIS dan SAKINAH, sejumlah agenda penting dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas santri dan pelaku UMKM. Program ini meliputi edukasi keuangan syariah, workshop pengembangan usaha, serta business matching antara pelaku UMKM dengan lembaga jasa keuangan syariah.

Business matching menjadi momentum penting dalam membuka peluang kerja sama antara pelaku usaha kecil dan lembaga pembiayaan syariah. Melalui pendekatan tersebut, para pengusaha mikro dapat memperoleh akses modal yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa harus terjerat bunga tinggi.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Nahdlatul Ulama Business Catalyst (NUBIC) yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu edukasi, inkubasi, dan akselerasi UMKM dalam ekosistem ekonomi syariah. 

Melalui pendekatan terstruktur ini, PBNU berupaya membangun model pemberdayaan ekonomi berbasis nilai Islam yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Menurut OJK, peningkatan kapasitas UMKM berbasis syariah tidak hanya berdampak pada kemandirian ekonomi masyarakat pesantren, tetapi juga memperkuat fondasi perekonomian nasional secara keseluruhan. 

Pesantren diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru yang berdaya saing melalui pemanfaatan produk keuangan syariah secara bijak.

Membangun Ekosistem Ekonomi Syariah yang Berkelanjutan

Sinergi antara OJK dan PBNU melalui program literasi keuangan syariah di pesantren menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat ekosistem ekonomi nasional. 

Dengan melibatkan pesantren sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan ekonomi umat, potensi besar dalam mencetak generasi santri yang cakap secara finansial semakin terbuka lebar.

OJK menegaskan bahwa sistem keuangan syariah bukan sekadar alternatif, melainkan solusi berkelanjutan yang mampu mendorong keadilan sosial dan stabilitas ekonomi nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat melahirkan model pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang mandiri dan tangguh.

Selain itu, PBNU berkomitmen memperluas implementasi program serupa di berbagai wilayah Indonesia agar semakin banyak pesantren dan UMKM yang dapat memperoleh manfaat dari pembiayaan syariah. 

Dengan dukungan lembaga keuangan dan sinergi pemerintah, ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan akan semakin kokoh di tengah masyarakat.

Program FEBIS dan SAKINAH menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi umat yang tidak hanya menekankan aspek keuntungan, tetapi juga keberkahan. 

Dengan memperkuat literasi keuangan di pesantren, Indonesia semakin siap menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah global yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi.