JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengambil langkah strategis dalam penyederhanaan regulasi, perbaikan tata kelola, dan transformasi birokrasi di lingkungan Kemenpora.
Terobosan ini dilakukan untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan profesionalisme di sektor kepemudaan dan olahraga nasional.
Penyederhanaan Regulasi Olahraga
Menpora Erick Thohir menunjukkan langkah progresif dengan melakukan deregulasi terhadap 191 peraturan menteri (permen) sejak 2009, menyederhanakannya menjadi 5 hingga 20 aturan yang relevan.
Salah satu yang dicabut adalah Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi, yang sebelumnya menimbulkan polemik di kalangan stakeholder olahraga.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Menpora Erick untuk mempermudah kerja sama dengan berbagai pihak, serta memastikan regulasi dapat mengikuti perkembangan zaman.
Pendekatan omnibus law digunakan dalam penyusunan peraturan menteri, agar kerja sama dengan stakeholder olahraga dan kepemudaan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Dengan deregulasi ini, pemerintah ingin mendorong iklim yang kondusif bagi pengembangan olahraga prestasi dan aktivitas kepemudaan di seluruh Indonesia.
Perbaikan Tata Kelola Internal Kemenpora
Selain fokus pada penyederhanaan regulasi, Menpora Erick juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola manajemen internal Kemenpora.
Tujuan utamanya adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan dana APBN. Sebagai langkah konkret, Menpora Erick menjalin kerja sama aktif dengan berbagai kementerian dan lembaga pengawas, termasuk BPK.
Pertemuan dengan Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, menunjukkan komitmen Kemenpora untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menpora Erick menegaskan bahwa kolaborasi dengan lembaga pengawas akan terus ditingkatkan, agar setiap proses administrasi dan penggunaan anggaran di Kemenpora dapat berjalan sesuai prinsip efisiensi dan profesionalisme.
Transformasi Birokrasi dan Profesionalisme
Menpora Erick melanjutkan agenda reformasi dengan melakukan koordinasi bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, membahas transformasi birokrasi di Kemenpora.
Transformasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan organisasi olahraga berstandar internasional dan memiliki profesionalisme tinggi.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas internal.
Menpora Erick menekankan bahwa transformasi dan reformasi total ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo, guna menciptakan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, dan mampu mendukung prestasi olahraga nasional serta pembentukan karakter bangsa.
Dampak Reformasi Menpora
Dengan langkah deregulasi, perbaikan tata kelola, dan transformasi birokrasi, Menpora Erick Thohir berharap Kemenpora dapat beroperasi lebih efisien dan profesional.
Pemerintah menargetkan bahwa reformasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan olahraga dan kepemudaan, tetapi juga memudahkan akses stakeholder dalam berkolaborasi.
Reformasi ini diharapkan berdampak positif pada pengembangan olahraga prestasi, peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan, serta keberlanjutan program-program yang mendukung pembinaan generasi muda.
Melalui profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas yang diperkuat, Menpora Erick menekankan bahwa Kemenpora mampu menjadi lembaga yang modern, berdaya saing, dan mampu mewujudkan prestasi olahraga yang mengharumkan nama bangsa.
