BERITAKINI.CO.ID — Danantara Investment Management membuka opsi sekuritisasi aset untuk membiayai proyek PLTS 100 GWp yang butuh dana besar. Skema ini meniru pembiayaan energi surya di Kenya senilai US$156 juta yang melibatkan Citibank. Jika berjalan, pendanaan proyek surya tak lagi bergantung pada kontrak jangka panjang.
Head of Economic & ESG Strategic Positioning Danantara Investment Management (DIM) Masyita Crystallin mengungkap opsi pembiayaan yang jarang dibahas di Indonesia. Skema sekuritisasi aset disebut bisa menjadi jalan keluar untuk mendanai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp.
Gagasan itu disampaikan Masyita dalam sesi diskusi Powering Industrial Decarbonization: Scaling Solar for a Competitive Indonesia di Katadata SAFE 2026, di Jakarta, Kamis (17/9).
Masalahnya: Proyek Kecil, Konsumen Tersebar
Masyita menjelaskan, tidak semua proyek PLTS berskala besar. Banyak di antaranya berukuran kecil, tetapi jumlahnya tersebar dan konsumennya juga banyak.
“Jadi, Citibank dan beberapa lembaga keuangan berkumpul, mereka melakukan agregasi PLTS-PLTS ini menjadi satu supply chain tersendiri,” kata Masyita.
Dari situ, potensi pendapatan atas pembayaran listrik konsumen bisa dimonetisasi menjadi sumber pembiayaan. Proyek pun tidak wajib bergantung pada perjanjian jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) jangka panjang.
“Di daerah terpencil di mana tidak tersedia PPA, akhirnya potential revenue ini dimonetisasi,” ujarnya.
Contoh dari Kenya dan Peran Citibank
Merujuk publikasi Citibank, bank tersebut terlibat dalam pembiayaan sistem energi surya off-grid yang disediakan Sun King di Kenya. Sun King memasok sistem surya untuk rumah tangga dan bisnis dengan skema pay-as-you-go, sehingga pelanggan membayar bertahap.
Hak atas pembayaran pelanggan di masa depan dikumpulkan dan dijadikan dasar memperoleh pembiayaan. Pendapatan dari banyak pelanggan dihimpun menjadi satu sumber dana.
Pada 2025, Citibank mengatur sekuritisasi senilai US$156 juta untuk Sun King. Pembiayaan itu dibagi ke beberapa tingkat risiko. Bank komersial masuk lewat senior tranche yang risikonya lebih rendah dan mendapat prioritas pembayaran, sementara lembaga pembiayaan pembangunan menyediakan mezzanine tranche yang dibayar setelah kewajiban pemodal senior dipenuhi.
Siapa yang Menanggung Risiko Terbesar
Masyita menilai keterlibatan lembaga pembiayaan pembangunan atau multilateral development banks (MDB) bisa menekan risiko proyek PLTS. MDB dapat memberi jaminan atau mekanisme penyangga risiko.
“Mereka mengambil beberapa guarantee, mekanisme, jadi capital stacking-nya sudah diperjelas,” ujar Masyita.
Kebutuhan skema ini muncul karena ada kesenjangan antara kemampuan konsumen membayar listrik dan tingkat pengembalian yang diminta investor. Pemerintah dinilai bisa menutup celah itu lewat skema konsesional, seperti subsidi atau insentif tertentu.
Pengembang proyek juga menghadapi risiko nilai tukar, terutama bila ekosistem industri PLTS di dalam negeri belum sepenuhnya tersedia.
“Baru di atasnya ada senior loan yang biasanya perbankan berani masuk. Memang return buat perbankan tidak terlalu tinggi, tapi dia juga ada kepastian pembayaran,” kata Masyita.
Di lapisan paling atas terdapat investor equity yang menanggung risiko paling tinggi. Dalam konteks Indonesia, peran itu menurut Masyita dapat diambil oleh Danantara.
Opsi sekuritisasi ini menjadi penting karena target PLTS 100 GWp menuntut pendanaan besar, sementara tidak semua wilayah punya PPA yang bisa dijadikan jaminan bank. Bila skema serupa Kenya bisa diterapkan, pembiayaan proyek surya di daerah terpencil berpeluang terbuka tanpa menunggu kontrak jangka panjang.