JAKARTA - Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran lembaga legislatif serta yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memperkuat peran IKN sebagai pusat pemerintahan nasional di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan ini bukan sekadar fisik, tetapi juga bagian dari strategi menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang efisien.
Tahap kedua pembangunan IKN menghadirkan perkantoran legislatif dan yudikatif yang dirancang modern dan berkelanjutan.
Keberadaan fasilitas ini diyakini mendorong minat investasi, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar. Basuki menekankan bahwa pembangunan tahap dua ini juga menandai komitmen Otorita IKN untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
Selain itu, pembangunan ini menjadi simbol kesiapan Indonesia untuk memindahkan pusat pemerintahan secara menyeluruh ke Kalimantan Timur.
Pembangunan gedung legislatif dan yudikatif diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan modern, sekaligus memudahkan akses bagi masyarakat dan investor.
Detail Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan Pemerintahan
Paket pekerjaan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif terdiri atas pembangunan jalan kawasan yudikatif, pembangunan pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, serta manajemen konstruksi induk.
Pekerjaan mencakup pembangunan jalan, terowongan bawah tanah untuk utilitas kota (multi utility tunnel/MUT), jalur pedestrian dan pesepeda, serta jembatan pelengkung.
Selain itu, pembangunan juga mencakup box culvert untuk saluran drainase dan dinding penahan tanah. Infrastruktur ini dirancang untuk mendukung fungsi perkantoran yang modern, nyaman, dan ramah lingkungan.
Tahap dua pembangunan IKN terbagi menjadi tiga kelompok (batch) dengan skema kontrak berbeda: kelompok satu untuk anggaran 2025, kelompok dua untuk tahun jamak 2025–2027, dan kelompok tiga untuk 2026–2028.
Saat ini, kelompok satu telah berjalan dan dijadwalkan selesai akhir Desember 2025. Untuk kelompok dua, sebanyak 13 paket pekerjaan konstruksi tengah dalam proses tender, termasuk pembangunan perkantoran legislatif, yudikatif, serta infrastruktur pendukung seperti jaringan perpipaan air minum dan sistem sumber daya air.
Manajemen Konstruksi untuk Efektivitas dan Keberlanjutan
Otorita IKN menekankan pentingnya pengelolaan manajemen konstruksi agar setiap proyek berjalan efektif, efisien, dan terintegrasi. Kontrak manajemen konstruksi induk senilai Rp8,5 miliar mencakup perencanaan, harmonisasi desain pembangunan, keterpaduan pelaksanaan, serta pengelolaan indikator kinerja.
“Penyedia jasa pembangunan IKN diwajibkan memperhatikan kualitas, estetika, dan prinsip keberlanjutan lingkungan,” ujar Basuki. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap pekerjaan sesuai standar.
Kontrak-kontrak ini mencakup paket pembangunan jalan kawasan yudikatif senilai Rp1,9 triliun dengan panjang total 6,418 kilometer dan paket pembangunan jalan pendukung KIPP 1A senilai Rp1,1 triliun sepanjang 5,399 kilometer.
Penerapan manajemen konstruksi yang ketat diharapkan mempercepat penyelesaian proyek dan menghasilkan lingkungan perkantoran yang profesional, nyaman, serta ramah bagi masyarakat dan pejabat pemerintah.
Keberlanjutan lingkungan menjadi perhatian utama dalam setiap tahap pembangunan, agar IKN tidak hanya modern tetapi juga berkelanjutan secara ekologis.
IKN Sebagai Pusat Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan
Dengan pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif tahap dua, IKN semakin mantap menjadi pusat pemerintahan yang modern, efisien, dan strategis. Selain menjadi pusat politik, pembangunan ini juga memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha.
Keberadaan perkantoran yang modern memungkinkan koordinasi antar lembaga pemerintahan lebih efektif, mendukung pengambilan keputusan cepat, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
Basuki menekankan bahwa pembangunan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan ibu kota masa depan yang mencerminkan modernitas, efisiensi, dan keberlanjutan.
Pembangunan IKN tahap kedua akan membawa dampak positif jangka panjang, tidak hanya bagi pemerintahan, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang akan merasakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kehadiran pusat pemerintahan baru.
Dengan demikian, IKN diharapkan menjadi simbol keberhasilan pembangunan nasional dan inspirasi bagi pengembangan kota masa depan lainnya di Indonesia.