PADANG - Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi yang mencuat di tengah masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pihak pemerintah. Dinamika sosial yang mewarnai pelaksanaan proyek strategis nasional ini memerlukan penanganan yang cermat supaya tahapan konstruksi tetap dapat berjalan tanpa menyampingkan aspirasi warga.
Penolakan dari masyarakat selama ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa lintasan tol akan membelah tanah ulayat hingga mengganggu tatanan kehidupan sosial dan ekonomi setempat. Langkah dialogis akhirnya diambil untuk menemukan solusi terbaik.
Pemerintah bersama PT Hutama Karya serta Komisi VI DPR sepakat mengedepankan pola komunikasi persuasif demi meredam gejolak penolakan terhadap pembangunan proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Sicincin-Bukittinggi. Keputusan nyata yang disepakati ialah menggeser rancangan jalur tol agar tidak melintasi Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.
Kesepakatan pengalihan alur ini ditetapkan saat rapat koordinasi di kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar, Kota Padang, Kamis (10/9/2026). Langkah tersebut diharapkan sanggup mengurangi keresahan warga mengenai urusan pembebasan lahan serta peruntukan wilayah mereka.
Pemerintah secara resmi memperbarui dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan tol Padang-Pekanbaru seksi Sicincin-Bukittinggi di area Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Penyesuaian lintasan ini dilakukan demi mengakomodasi kehendak warga lokal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengutarakan, pada rancangan awal, jalur Tol Sicincin-Bukittinggi memang melintasi kawasan Kubang Putiah. Akan tetapi, sebagian warga setempat menyatakan keberatan atas berbagai pertimbangan. Mengingat proyek ini harus terus berlanjut, jalan keluar pun wajib dirumuskan.
"Saya tidak ingin dalam pembangunan jalan tol ini ada masyarakat yang merasa dirugikan. Selagi bisa kami carikan alternatif dan solusinya, maka kami pun carikan solusinya secara bersama. Karena adanya jalan tol ini juga demi masyarakat Sumbar," ucap Andre.
Dalam rincian perubahan dokumen perencanaan pengadaan tanah tersebut, lokasi exit tol dipindahkan ke area Pasar Amor, Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua. Dari titik Pasar Amor, pengerjaan exit tol bakal disambungkan dengan jalan umum non-tol menuju Simpang Taluak, Nagari Taluak IV Suku, Banuhampu.
Bupati Agam Benni Warlis menegaskan bahwa pemindahan rute ini merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menampung keresahan warga yang mengkhawatirkan dampak pembebasan tanah.
"Tol tidak lewat Kubang Putiah sebagai bentuk akomodasi terhadap aspirasi masyarakat," kata Benni.
Benni menjelaskan, lintasan Tol Sicincin-Bukittinggi nantinya hanya melewati wilayah Agam sepanjang 2 km di Kecamatan Sungai Pua, yang dilengkapi dengan pembuatan jalan akses bypass sepanjang 6,5 km.
“Panjang jalan tol yang masuk di wilayah Agam sekitar 2 km dan panjang jalan bypass 6,5 km,” tutur Benni.
Perubahan skema yang disetujui PT Hutama Karya dan Kementerian PU membuat jalur bypass sepanjang 6,5 km membentang dari exit tol Pasar Amor hingga Simpang Taluak. Fasilitas jalan bypass ini nantinya dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum tanpa dikenakan tarif tol.
Andre Rosiade menuturkan, berdasarkan penjelasan Kementerian PU dan Hutama Karya, pembuatan jalan bypass tersebut hadir sebagai jawaban langsung atas ketakutan warga. Masyarakat sebelumnya khawatir pemukiman mereka bakal terisolasi dan terpisah akibat adanya akses tol.
"Jadi jalan bypass yang 6,5 km itu awalnya untuk jalan tol, tapi untuk menjawab ketakutan masyarakat itu, kami ubah jadi jalan Bypass dan bebas mau lewat sana, dan ada exit tol Pasar Amor. Harapan kami cita-cita masyarakat Sumatra Barat punya bypass dari Pasar Amor sampai Simpang Taluk pun akan terwujud,” kata Andre.
Selain mencegah risiko kawasan permukiman terisolasi, pemerintah berjanji menyediakan sarana jalan akses publik pada setiap bentangan 2 km di sepanjang jalur tol. Kehadiran jalan bypass 6,5 km ini sekaligus menjadi alternatif pengganti atas dibatalkannya pembangunan flyover Padang Lua karena sanggup mengurai kemacetan lalu lintas di area tersebut.
Meski pemetaan lintasan baru telah dirancang, rencana rute ini masih berstatus wacana dan belum disahkan secara final. Penetapan resmi baru akan dikeluarkan seusai pelaksanaan rangkaian musyawarah tingkat daerah bersama warga dan tokoh adat.
Proses sosialisasi terbuka akan terus dijalankan agar warga di wilayah yang terlintasi proyek memiliki pemahaman yang sama terhadap dokumen perencanaan baru. Sosialisasi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 17 September 2026 dengan mengikutsertakan Gubernur Sumbar, Pemkab Agam, Kementerian PU, serta PT Hutama Karya.
"Kami siap dialog dari jorong ke jorong bertemu masyarakat dan ninik mamak untuk menjelaskan kondisi sebenarnya," ujar Andre.
Benni Warlis menambahkan bahwa aksi penolakan selama ini bukan menandakan warga menolak pembangunan, melainkan hanya membutuhkan ruang komunikasi dan keterbukaan terkait dampak proyek.
“Nah, sekarang setelah rapat bersama Andre Rosiade bersama pemerintah pusat juga, kekhawatiran masyarakat itu pun ada solusinya. Seperti pembangunan exit tol yang dilanjutkan ada jalan Bypass. Solusi ini lah yang kami sampaikan ke masyarakat nantinya,” kata Benni.
Ia optimistis seluruh tahapan pembangunan di wilayah Agam pada dasarnya memperoleh dukungan penuh dari warga, asalkan senantiasa diawali melalui musyawarah untuk menghindari salah paham.
“Kalau hasil musyawarah nanti itu sesuai wacana yang dibawa, maka 2027 proyek jalan tol bisa dimulai,” jelas Benni.
Proyek Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi mempunyai total panjang 41,25 km yang terbagi dalam dua bagian utama, yaitu Segmen Sicincin-Padang Panjang sepanjang 20,05 km Segmen Padang Panjang-Bukittinggi sepanjang 21,20 km.
Pengerjaan proyek akan difokuskan terlebih dahulu pada bagian Padang Panjang-Bukittinggi. Pembangunan fisik segmen ini ditargetkan mulai dikerjakan paling lambat Januari 2027 dan diproyeksikan beroperasi penuh pada 2029.
Jika seksi tol ini telah terhubung penuh dengan Tol Padang-Sicincin, tingkat konektivitas antarwilayah di Sumatra Barat dipastikan meningkat pesat. Akses tol ini dinilai mampu memangkas durasi perjalanan dari Padang menuju Bukittinggi secara signifikan, dari yang semula memakan waktu 3 jam menjadi hanya 2 jam perjalanan.
