BADUNG - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 telah mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung. Persetujuan ini disampaikan pada Rapat Paripurna Masa Persidangan DPRD Badung Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Jumat (11/9/2026).
Tiga fraksi yang ada di DPRD Badung, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, serta Fraksi Gerindra, telah memberikan pandangan umum mereka terhadap Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti, yang didampingi oleh para wakil ketua serta dihadiri oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menyampaikan bahwa pada dasarnya seluruh fraksi telah menyetujui rancangan APBD Perubahan 2026 tersebut.
"Jadi dari ketiga fraksi itu dapat saya simpulkan bahwa tentang Rancangan APBD Perubahan 2026 ini semua fraksi dapat menyetujui," sebutnya.
Walaupun telah memberikan persetujuan, setiap fraksi tetap menyertakan serangkaian saran dan catatan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Badung. Masukan-masukan tersebut berfokus pada dorongan terhadap pembangunan daerah, terutama di sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor paling strategis di wilayah Badung.
"Sebagai lembaga legislatif pasti ada saran dan catatan. Dari beberapa saran itu saya kira semuanya konsentris untuk pembangunan di Badung ini, terutama yang berhubungan dengan pariwisata," katanya.
Fokus perhatian DPRD Badung di antaranya mengenai penguatan infrastruktur di kawasan-kawasan yang menjadi pusat pariwisata. Area seperti Petitenget hingga wilayah Badung bagian utara menjadi beberapa lokasi yang disorot agar penataan serta peningkatan sarana prasarana penunjangnya terus diperhatikan secara serius.
Di samping masalah pariwisata dan fisik sarana prasarana, DPRD Badung juga menekankan agar pemerintah daerah mempertinggi tingkat kewaspadaan terhadap ancaman bahaya kebakaran. Keadaan musim kemarau panjang yang diprediksi akan terus berlangsung sampai kisaran bulan November dianggap memerlukan perhatian ekstra, mengingat beberapa insiden kebakaran pada waktu lalu terjadi pada cuaca yang kering.
"Karena hari ini sampai nanti mungkin bulan November ini adalah kemarau panjang, jadi mengingat kejadian-kejadian sebelumnya banyak juga terjadi kebakaran," jelasnya.
Jajaran perangkat daerah teknis pun diminta untuk semakin mempererat koordinasi dengan para petugas di tingkat bawah. Langkah tersebut dipandang sangat krusial guna mempercepat langkah deteksi dini sekaligus penanganan jika sewaktu-waktu muncul potensi ancaman kebakaran di area Kabupaten Badung.
"Kami harapkan pemerintah, terutama OPD teknis, agar selalu mengkomunikasikan dan berkoordinasi dengan aparat bawahnya supaya hal-hal itu tidak terjadi lagi, terutama tentang kebakaran," terangnya.
Melalui hasil persetujuan Rancangan APBD Perubahan 2026 oleh seluruh anggota fraksi, tahapan pembahasan berikutnya diharapkan bisa berjalan lancar sesuai jadwal hingga resmi disahkan menjadi APBD Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
