JAKARTA - Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp114,59 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (2/9/2026). Di mana bagian besarnya dialokasikan untuk pembangunan jalan tol, jalan baru, serta konektivitas logistik nasional.
Anggaran ini disiapkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum sekaligus mendorong pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa dukungan Kementerian PU pada tahun 2027 akan menjangkau ketahanan pangan, air, dan energi, infrastruktur dan lapangan kerja, desa beserta pemerataannya, serta pembangunan manusia dan lingkungan. Penyelenggaraan infrastruktur konektivitas seperti jalan tol dan preservasi jalan diharapkan mampu memacu efisiensi logistik serta iklim investasi nasional.
“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata," kata Menteri Dody.
Kementerian PU awalnya menerima pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun. Dalam pembahasan lanjutan, Kementerian PU memperoleh tambahan pagu senilai Rp16,12 triliun—terdiri dari rupiah murni Rp14,41 triliun dan non-rupiah murni Rp1,71 triliun—sehingga total alokasi akhir mencapai Rp114,59 triliun.
Dari keseluruhan dana tersebut, porsi terbesar yakni Rp37,30 triliun dialokasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga. Dana ini akan difokuskan untuk pembangunan jalan tol, pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, preservasi jembatan, pembangunan dan penggantian jembatan, serta pembangunan flyover dan underpass.
Selain sektor Bina Marga, anggaran juga didistribusikan ke unit kerja lainnya.
Direktorat Jenderal Prasarana Strategi memperoleh Rp32,57 triliun untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga peribadatan.Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mendapat Rp30,66 triliun untuk bendungan, irigasi, dan pengendalian banjir.
Direktorat Jenderal Cipta Karya menerima Rp12,15 triliun untuk SPAM dan pengelolaan air limbah, serta Rp1,91 triliun untuk dukungan manajemen.Kementerian PU juga mengalokasikan Rp7,06 triliun bagi program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di 17.412 lokasi.
