JAKARTA - Erupsi Gunung Anak Krakatau serta tingginya aktivitas vulkanik di bermacam wilayah Indonesia kembali menyita perhatian pemerintah pusat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan simpati mendalam bagi seluruh masyarakat terdampak yang berada di kawasan rawan bencana.
"Saya ikut prihatin kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di berbagai daerah. Kondisinya tentu berbeda-beda, tapi bagi kami di PU yang penting adalah bisa cepat hadir sesuai kebutuhan di lapangan. Saya sudah minta jajaran untuk siaga dan bergerak, terutama untuk membantu menjaga akses dan layanan dasar masyarakat,” tutur Menteri Dody.
Wilayah Nusantara memiliki keberagaman bentang alam serta cadangan sumber daya yang melimpah. Namun, kondisi geologis tersebut menyimpan potensi ancaman seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga letusan gunung api, sehingga kesiapan respons darurat amat krusial.
Pola penanganan ini bertolak dari pengalaman Kementerian PU saat menyelesaikan dampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Pembentukan satgas kala itu difungsikan untuk menyatukan langkah penanggulangan dari fase tanggap darurat sampai tahap rekonstruksi.
"Dalam kondisi bencana, kita tidak bisa bekerja seperti business as usual. Situasinya berubah cepat, dan kebutuhan di lapangan juga datang bersamaan. Bisa ada jalan yang putus, jembatan rusak, kebutuhan air, sampai fasilitas umum yang harus segera ditangani. Jadi tidak bisa masing-masing unit berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bisa langsung terkonsolidasi sesuai kondisi di lapangan,” ucap Menteri Dody.
Evaluasi internal membuktikan bahwa metode kerja satgas efektif mempercepat alur koordinasi serta penentuan kebijakan teknis. Urgensi skema ini semakin mendesak mengingat bencana juga melanda area di luar Sumatera, seperti Nusa Tenggara Timur dan beberapa kawasan rawan vulkanik.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Menteri Dody menginstruksikan perluasan tugas pokok satgas menjadi Satuan Tugas Tanggap Darurat dan Rehabilitasi Infrastruktur Dampak Bencana Bidang Pekerjaan Umum dengan jangkauan nasional.
"Awalnya Satgas ini kita bentuk untuk membantu penanganan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah kita evaluasi, pola kerjanya cukup membantu. Sementara bencana tentu tidak hanya terjadi di Sumatera. Karena itu saya putuskan cakupannya kita perluas, sehingga ketika ada kebutuhan di wilayah lain, kita sudah punya tim dan mekanismenya yang siap digerakkan,” jelas Menteri Dody.
Satuan kerja ini akan bertindak sebagai pusat koordinasi di lingkungan Kementerian PU guna menyelaraskan kebutuhan lapangan, personel, fasilitas teknis, hingga alat berat. Menteri Dody menegaskan agar birokrasi koordinasi dipangkas demi mempercepat penanganan di area bencana.
"Saya sudah minta supaya koordinasinya dibuat sependek mungkin. Begitu laporan dari lapangan masuk, harus segera jelas apa yang paling mendesak, siapa yang menangani, alat dan dukungannya dari mana, lalu timnya bergerak. Dalam kondisi bencana, waktu sangat berarti bagi masyarakat,” tegas Menteri Dody.
Kerangka kelembagaan, pembagian tugas, hingga mekanisme teknis telah rampung disusun. Draft Keputusan Menteri Pekerjaan Umum sebagai payung hukum resmi sedang memproses tahap sirkuler sebelum ditandatangani. Kepala BPIW Kementerian PU, Adenan Rasyid, ditunjuk memimpin satgas ini dengan melibatkan unit-unit teknis terkait.
Kementerian PU juga mematangkan kesiapan operasional secara paralel agar kebutuhan infrastruktur yang mendesak dapat ditindaklanjuti secara instan.
Dalam praktiknya, tim khusus ini berfungsi sebagai pengatur arus penanganan fasilitas publik, mencakup akses jalan, jembatan, pasokan air bersih, pemulihan sanitasi, hingga bangunan umum dalam satu komando.
"Kalau masyarakat sedang kena musibah, kita tidak bisa terlalu lama berhitung. Kalau akses harus dibuka, kita buka. Kalau ada kebutuhan air, kita siapkan. Kalau ada infrastruktur yang perlu segera ditangani, tim teknis harus masuk. Karena itu Satgas ini kita siapkan supaya seluruh kekuatan PU bisa lebih cepat bergerak dan bekerja bersama,” kata Menteri Dody.
Guna mengoptimalkan pemulihan, Kementerian PU tetap menjalin kolaborasi erat bersama BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait.
Langkah ini nantinya akan dievaluasi secara berkala sebagai panduan dalam merancang struktur kelembagaan yang lebih permanen demi percepatan penanganan infrastruktur nasional.
