KLUNGKUNG - Komunitas pengemudi pariwisata di wilayah Nusa Penida sedang bersiap menyelenggarakan pertemuan besar guna membicarakan berbagai kerumitan masalah pariwisata setempat. Pertemuan ini difokuskan pada peninjauan ulang kebijakan pemerintah mengenai tiket masuk tempat wisata, kondisi sarana jalan, serta fasilitas pendukung lainnya.
Ketua organisasi pengemudi tersebut, I Komang Suta, mengungkapkan bahwa masalah pariwisata di kawasan ini sangat beragam dan membutuhkan perhatian khusus. "Kalau dibilang dari permasalahan saat ini Nusa Penida banyak sekali masalahnya. Terkait kebijakan pemerintah daerah. Seperti perihal tiket retribusi DTW, infrastruktur, fasilitas, dan permasalahan lainnya," ungkap Suta.
Acara bertajuk forum kendala pariwisata ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 6 September 2026, mulai pukul 05.00 WITA. Pihak penyelenggara mengundang jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, antara lain:
- Bupati Klungkung
- Dandim 1610
- Kapolres Klungkung
- Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung
- Kepala Dinas Pariwisata
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala Dinas PMTSP
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Kepala Dinas LHP
- Kepala Bagian Hukum
Selain itu, undangan juga ditujukan kepada perwakilan asosiasi dan pelaku industri pariwisata, seperti:
- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Himpunan Pengusaha Pariwisata Nusa Penida
- Pengusaha kapal cepat Nusa Penida
- Perwakilan pengemudi se-Kecamatan Nusa Penida
Suta menegaskan para pengemudi dan pelaku usaha siap hadir secara keseluruhan untuk merumuskan pemecahan masalah bersama demi kemajuan sektor wisata daerah.
Di sisi lain, pejabat dari Dinas Pariwisata daerah setempat menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam forum tersebut. Pihak dinas menilai penyampaian pendapat dari para pelaku usaha sangat penting, terutama untuk mengevaluasi aturan tarif retribusi yang baru berjalan pada awal bulan September.
"Saya akan hadir. Kami siap mendengar masukan dan kritik dari elemen masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Tujuannya untuk kami bisa bersama-sama melakukan perbaikan," jelas pejabat dinas terkait.
