MANGUPURA - Pemerintah Kabupaten Badung secara resmi telah menyerahkan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Badung dalam Sidang Paripurna pada Kamis (3/9/2026).
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan alokasi anggaran belanja infrastruktur yang menembus angka lebih dari 59% dari keseluruhan pengeluaran, yang lantas memperoleh perhatian serius dari jajaran anggota DPRD Badung.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyampaikan usai rapat Paripurna bahwa pengeluaran pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 direncanakan bernilai Rp13 triliun lebih. Porsi pengeluaran untuk sektor infrastruktur tercatat sebesar 59,23% dari total belanja.
“Kebijakan dan langkah-langkah ini sudah dipikirkan sebelumnya. Untuk menciptakan kualitas fasilitas pariwisata khususnya sarana dan prasarana jalan di Badung,” kata Anom Gumanti.
Pihaknya menegaskan komitmen untuk mendukung penuh langkah tersebut, mengingat masalah kemacetan lalu lintas merupakan persoalan utama di wilayah Kabupaten Badung. “Untuk mengatasi masalah kemacetan, tentu kami sangat mendukung,”imbuhnya.
Kendati demikian, pihak legislatif tetap memberikan peringatan kepada Bupati beserta jajarannya agar selalu mengedepankan asas kehati-hatian dalam menetapkan alokasi anggaran.
Tingginya porsi belanja di bidang infrastruktur diharapkan tidak sampai mengganggu pos pengeluaran prioritas lainnya. “Jangan sampai akibat belanja infrastruktur yang sangat tinggi, mengurangi belanja-belanja mandatory, belanja rutin, belanja operasional gedung dan lainnya,” tegas Anom Gumanti.
Sebagai informasi, pada struktur RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah ditargetkan senilai Rp10,50 triliun lebih, mengalami kenaikan sebesar Rp170 miliar lebih atau 1,65% jika dibandingkan dengan APBD Induk 2026 sebesar Rp10,33 triliun lebih.
Selanjutnya, alokasi Belanja Daerah dirancang mencapai Rp13,08 triliun lebih, naik sebesar 13,56% dari APBD Induk. Postur anggaran ini mencakup, Belanja Operasi Rp 6,27 triliun, Belanja Modal Rp 4,82 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp 129,09 miar, Belanja Transfer Rp 1,86 triliun.
Porsi anggaran bidang pendidikan ditetapkan sebesar 20,61% dan alokasi pembangunan infrastruktur sebesar 59,23% dari total belanja daerah.
