JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar menghentikan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang progres fisiknya belum mencapai 50 persen.
Di sisi lain, ia menyarankan agar proyek dapur SPPG yang pengerjaannya sudah melebihi 50 persen dapat terus dilanjutkan. Walau demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan serta pemeriksaan berkala pada SPPG yang sudah mulai beroperasi.
"Nah menurut saya, dari banyaknya SPPG yang sekarang menuntut karena sudah mendapatkan approval, saya berpendapat yang menurut saya yang sudah membangun 50% ke atas itu boleh diproses. Tetapi yang 50% ke bawah menurut saya juga jangan diproses," katanya saat rapat bersama BGN, Kamis (3/9/2026).
Langkah selektif dalam pembangunan dapur SPPG sangat diperlukan guna mencegah munculnya beragam kendala sewaktu beroperasi nanti. BGN wajib memastikan kesiapan SPPG sekaligus mempertanggungjawabkannya kepada publik selaku pihak yang menyokong salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Hal ini juga mencakup SPPG yang sebelumnya didirikan tergesa-gesa demi mengejar target sehingga dikhawatirkan mengabaikan ketentuan operasional yang berlaku.
"Untuk SPPG-SPPG yang dulu dibangun ya, dibangun karena terburu-buru ya, mengejar target sekian banyak SPPG yang harus sudah berdiri dan bisa melayani penerima manfaat, saya juga menyampaikan kepada BGN untuk ya, melihat kembali kesiapan mereka," ucapnya.
Di samping itu, pembangunan SPPG dinilai perlu mulai diprioritaskan secara gencar di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Karena masih banyak ya di daerah 3T ya, yang masih juga harus dilayani oleh pemerintah untuk diberikan manfaatnya kepada anak-anak bangsa ini," ujarnya.
Ia berharap para investor yang telah menanamkan modal di area 3T tidak dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai dari pihak pemerintah. Padahal, para penanam modal tersebut telah mengucurkan dana demi membantu, mendorong, serta menyokong keterlaksanaan program tersebut.
"Jangan sampai kawan-kawan yang sudah berinvestasi di daerah 3T sampai hari ini belum mendapat penjelasan yang baik dari pemerintah karena biar bagaimanapun mereka sudah mengeluarkan modal untuk bisa membantu, untuk bisa mendorong, untuk mensupport program ini," pungkasnya.
