BERITAKINI.CO.ID — Usulan ini pertama kali dilayangkan oleh Asosiasi Pedagang Sepeda Motor dan Skuter Malaysia (MMSDA) dan kini memasuki tahap pembahasan serius di tingkat kementerian. Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke, akan bertemu dengan sekretaris jenderal kementerian pekan depan untuk mematangkan skema pendanaan.
Jika lampu hijau diberikan, program ini berpotensi berjalan pada akhir 2025 atau awal 2026. Namun, ada satu syarat yang tidak bisa ditawar: motor baru yang dibeli wajib berstatus rakitan lokal (CKD). Subsidi hanya akan mengalir ke perusahaan manufaktur dalam negeri.
Belajar dari Skema Subsidi Mobil yang Ludes Tiga Bulan
Program ini bukan proyek percontohan pertama. Sejak Januari, Malaysia sudah menjalankan skema serupa untuk kendaraan roda empat berusia 20 tahun ke atas. Pemerintah mengucurkan RM10 juta (sekitar Rp 44 miliar) untuk mengganti mobil tua dengan unit baru yang lebih aman dan hemat energi dari produsen nasional.
Hasilnya di luar dugaan. Dana sebesar RM2.000 per unit untuk mobil habis dalam waktu tiga bulan saja. Anthony Loke menyebut program itu sukses, dan keberhasilan inilah yang membuka peluang perluasan ke sektor sepeda motor.
"Meski pendanaan belum ditingkatkan, kami berharap dapat menerima lebih banyak pendanaan. Bagaimanapun, menanggapi usulan yang diajukan, kami mempertimbangkan untuk memperluas rencana tersebut ke sepeda motor," ujar Anthony dikutip dari Paultan.
Nomor Cantik Jadi Sumber Dana Program
Menariknya, program ini tidak akan mengandalkan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan. Sumber dana justru berasal dari pendapatan internal Kementerian Transportasi lewat penjualan nomor registrasi kendaraan khusus atau nomor cantik.
Dana dari hasil lelang plat nomor istimewa itu akan disirkulasikan kembali ke program-program kementerian, termasuk inisiatif keselamatan jalan dan potensi subsidi tukar tambah ini.
Jumlah subsidi per motor memang lebih kecil dibanding mobil, yakni sekitar RM1.000. Pertimbangannya sederhana: populasi sepeda motor di Malaysia jauh lebih besar, sehingga nominal per unit harus ditekan agar jangkauan program lebih luas.
Insentif untuk Pabrikan Lokal, Bukan Konsumen Langsung
Pola penyaluran bantuan ini perlu dicermati. Berbeda dengan program tukar tambah di Indonesia yang umumnya memotong harga langsung di dealer, skema Malaysia menyalurkan insentif ke pabrikan. Konsekuensinya, konsumen hanya bisa memanfaatkan program jika memilih motor yang dirakit di dalam negeri.
Pada Maret lalu, Anthony Loke sudah memberi sinyal bahwa kementeriannya bersedia menawarkan insentif pengurangan motor bekas, tetapi syarat partisipasi aktif produsen lokal menjadi harga mati. Kebijakan ini jelas dirancang untuk membunuh dua burung sekaligus: menekan emisi gas buang dan menggerakkan industri manufaktur roda dua di Malaysia.
Bagi Indonesia, skema ini bisa menjadi pembanding menarik. Populasi sepeda motor di dalam negeri jauh lebih besar, dan program serupa kerap digaungkan sebagai solusi percepatan konversi ke kendaraan listrik. Namun, perbedaan skema pendanaan dan target industri akan menentukan apakah kebijakan serupa layak ditiru.
