MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya percepatan realisasi pembangunan fisik serta nonfisik di seluruh wilayah. Langkah tersebut dinilai krusial guna mengantisipasi berbagai potensi kendala pekerjaan akibat faktor cuaca menjelang akhir tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara terkait Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026. Dalam kesempatan yang sama di Gedung Dewan, disampaikan pula pendapat terhadap Ranperda Perlindungan Konsumen dan Ranperda Kepemudaan pada Jumat (21/8/2026).
Agenda rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya, Pj Sekdaprov Sumatera Utara Timur Tumanggor, serta Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus bersama para Wakil Ketua, anggota dewan, dan jajaran pejabat pimpinan OPD Pemprov Sumatera Utara.
Di sela kegiatan, Bobby Nasution menyinggung aspirasi masyarakat mengenai percepatan bantuan kesejahteraan rakyat yang bersumber dari Perda APBD 2026. Alokasi bantuan tersebut meliputi bantuan sosial, bantuan rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan, hingga skema bantuan lainnya.
"Khususnya kepada Biro Kesra agar segera mempercepat realisasi anggarannya," ujar Bobby Nasution.
Seusai rapat, penekanan terhadap percepatan pembangunan fisik kembali disampaikan mengingat waktu yang terus berjalan mendekati September 2026 atau penghujung triwulan III. Capaian pengerjaan fisik menjadi catatan yang sangat krusial sebelum menutup tahun anggaran.
"Hari ini yang juga perlu kami percepat tentu pelaksanaan (pembangunan) fisik. Kenapa? Karena kami tidak ingin ada kendala nanti kalau menjelang akhir tahun. Walaupun sekarang kami bersyukur curah hujan belum terlalu tinggi, bahkan di beberapa daerah itu panas. Jadi jangan sampai nanti pengerjaan terkendala cuaca (musim hujan)," tegasnya.
Percepatan program pembangunan tersebut dieksekusi melalui peninjauan lapangan secara langsung ke berbagai kawasan Sumatera Utara. Gubernur bersama Wakil Gubernur Surya dan jajaran saat ini sedang memantau wilayah Kepulauan Nias guna menjamin efektivitas program.
"Yang pasti kami rancang sebelum akhir tahun ini, akan berkantor di wilayah lainnya (setelah Kepulauan Nias)," katanya.
Selain wilayah Kepulauan Nias, jajaran Pemprov Sumatera Utara direncanakan akan berkantor secara berkala di zona Tabagsel, Pantai Timur, hingga Dataran Tinggi. Skema berkantor di daerah ini diterapkan agar pelaksanaan pembangunan terpantau optimal dan sesuai dengan target.
Apresiasi atas langkah taktis Gubernur Bobby Nasution disampaikan oleh Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus. Legislatif berharap kesepakatan KUA-PPAS ini segera ditindaklanjuti melalui agenda pembahasan Ranperda P-APBD Sumatera Utara 2026 tepat waktu.
