SEMARANG - Pembangunan infrastruktur selama beberapa tahun belakangan menjadi modal utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah.
Langkah perbaikan ratusan kilometer jalan, pembangunan puluhan embung, fasilitas irigasi, serta pembenahan jembatan terus dilakukan. Upaya ini ditujukan guna menekan biaya logistik, menggenjot daya saing ekonomi, dan mempercepat pemerataan pembangunan.
Menjelang Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah, beragam hasil pembangunan infrastruktur sudah dirasakan warga, mulai dari kemantapan sarana jalan, jembatan, hingga sistem pengairan dan embung.
Pencapaian kualitas jalan dan jembatan konsisten menjadi fokus utama. Pada akhir 2025, kemantapan jalan provinsi mencapai 2.293,96 kilometer atau 94,01 persen dari total 2.440,12 kilometer, sedangkan jembatan dalam kondisi mantap mencapai 22.733,45 meter atau 85,43 persen.
Contoh pemeliharaan jalan pada semester II-2025 berada di ruas Parakan (Temanggung)—Patean (Kendal) serta ruas Wonosobo—Dieng (Banjarnegara). Pengerjaan berlangsung pada Juli hingga Desember 2025 dan diresmikan pada 2026 sebagai jalur penghubung antarwilayah penunjang ekonomi dan pariwisata.
“Terima kasih atas perbaikan jalan yang sudah dilakukan. Itu sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Semoga jalan di titik lain juga dibangun agar semua ikut merasakan pembangunan yang dilakukan,” ujar Kepala Desa Ngadirejo Muhammad Abdillah Al Kafi.
Memasuki triwulan II-2026, tingkat kemantapan jalan provinsi berada di angka 87,79 persen. Penurunan tersebut salah satunya dipicu curah hujan tinggi selama triwulan I-2026 yang mengikis lapisan aspal, dengan target pemulihan kembali ke angka 94 persen pada akhir tahun.
Gubernur Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan percepatan rehabilitasi jalan guna mengembalikan kualitasnya minimal seperti tahun sebelumnya, termasuk mengucurkan anggaran tambahan untuk penanganan jalan berlubang. Prioritas penanganan diarahkan pada jalur-jalur utama penopang ekonomi dan pariwisata.
Peningkatan serta rehabilitasi jalan pada 2026 mencakup ruas Singget–Doplang–Cepu (Kabupaten Blora), Jepara–Keling (Kabupaten Jepara), Wiradesa–Kajen (Kabupaten Pekalongan), hingga jalur penyelamat Kalijambe (Magelang–Purworejo).
Alokasi anggaran tambahan dari Ahmad Luthfi juga menjangkau beberapa ruas di Brebes, Pemalang, dan Batang. Penanganan serupa menyasar wilayah perbatasan seperti Randublatung—Cepu (Blora) serta jalur Ngadirojo—Biting dan Ngadirojo—Giriwoyo di Wonogiri yang berbatasan dengan Jawa Timur.
“Terima kasih pad Pak Gubernur mengalokasikan pembangunan jalan di Wonogiri. Setelah jadi, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteran warga,” kata Kepala DPUPR Kabupaten Wonogiri, Prihadi Ariyanto.
Perbaikan jalan daerah turut menjadi prioritas lewat kolaborasi pemprov, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Sepanjang 2025, program Inpres Jalan Daerah (IJD) telah menyelesaikan 30 paket pekerjaan jalan sepanjang 132,62 kilometer di 19 kabupaten/kota.
Pada 2026, Ahmad Luthfi bersama para bupati dan walikota telah mengusulkan penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer serta pembenahan jembatan sepanjang 249,70 meter kepada pemerintah pusat.
Ahmad Luthfi menilai pembangunan jalan merupakan strategi krusial untuk memicu titik pertumbuhan ekonomi baru sekaligus sektor pariwisata di Jawa Tengah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menjamin keselamatan warga.
“Jalan ini kami banguan bukan sekadar fisiknya, tetapi agar pergerakan orang dan barang bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kalau infrastrukturnya baik, konektivitas wilayah meningkat dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” katanya.
Pembangunan infrastruktur tidak terbatas pada sarana transportasi. Sebagai salah satu daerah penopang pangan nasional, infrastruktur pendukung pertanian seperti embung dan jaringan irigasi juga diprioritaskan.
Sepanjang 2025, telah dibangun delapan embung baru dan dua proyek revitalisasi embung, sementara hingga awal 2026 Gubernur Ahmad Luthfi telah meresmikan 12 embung di pelbagai daerah.
Embung Karangjati di Blora menjadi salah satu contoh nyata manfaat yang dirasakan petani pada lahan pertanian seluas sekitar 40 hektare. Sebelum ada embung, pola tanam padi bergantung pada hujan sehingga hanya bisa panen satu kali setahun, sedangkan kini mampu lebih dari dua kali.
“Sumber air di sini tadah hujan. Tanam padi cuma sekali, kalua coba dua kali banyak gagalnya karena kurang air. Dengan bantuan embung ini bisa menanam sampai tiga kali,” kata perwakilan kelompok tani Sidodadi Kelurahan Karangjati, Karyono, saat peresmian embung pada 2 Maret 2026 lalu.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembangunan embung merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan pasokan air baku serta memperkuat ketahanan pangan sektor pertanian.
Pengelolaan dan perawatan fasilitas embung diharapkan dapat dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat agar manfaatnya bertahan dalam jangka panjang.
“Dalam pertanian itu kuncinya air. Orang menanam itu kuncinya air. Oleh karena itu kami bangun embung untuk menampung air hujan supaya saat kemarau masih bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah,” katanya saat meresmikan Embung Plosorejo di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.
