JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar H. Aprozi Alam mendesak pihak pemerintah untuk menyegera proses pemulihan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur (NTT) pascabencana gempa bumi. Menurut penjelasannya, pembukaan kembali akses jalan serta jembatan, perbaikan fasilitas publik, hingga pemulihan sarana kesehatan mesti dijadikan prioritas utama pada penanganan pascabencana.
Aprozi menilai pemulihan konektivitas menjadi kebutuhan yang sangat mendesak lantaran keberadaan jalan maupun jembatan amat menentukan kelancaran alur distribusi bantuan, logistik, layanan kesehatan, hingga roda ekonomi warga yang terdampak bencana.
“Dalam situasi seperti ini, jalan dan jembatan bukan sekadar infrastruktur. Itu adalah jalur masyarakat mendapatkan makanan, layanan kesehatan, bantuan, sekaligus jalan bagi masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembukaan akses harus menjadi prioritas.”
Guna mempercepat proses penanganan, Aprozi mendorong pemerintah pusat berkoordinasi secara erat dengan pemerintah daerah beserta seluruh instansi terkait untuk melakukan pendataan dan pemetaan kerusakan secara menyeluruh.
Pemetaan tersebut, lanjutnya, tak sekadar mencakup jalan dan jembatan, melainkan juga fasilitas umum, sumber daya air, serta beragam infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat dampak gempa.
Selain masalah konektivitas, Aprozi memberikan perhatian khusus terhadap kondisi sarana pelayanan kesehatan, terutama puskesmas yang ikut terdampak. Ia berpandangan, layanan kesehatan memegang peranan vital dalam situasi pascabencana lantaran masyarakat memerlukan akses pengobatan serta pelayanan medis secara cepat.
“Puskesmas yang rusak harus segera ditangani. Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana justru kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena fasilitas terdekat mereka tidak dapat berfungsi secara optimal.”
Ia pun meminta pemerintah memastikan operasional pelayanan kesehatan tetap tersedia sepanjang proses rehabilitasi fisik bangunan berjalan. Jika fasilitas kesehatan belum dapat difungsikan, pemerintah perlu menyiapkan lokasi pelayanan sementara yang disokong tenaga medis, pasokan obat-obatan, serta peralatan kesehatan yang memadai.
Aprozi turut mengingatkan pemerintah supaya memberikan perhatian ekstra bagi kawasan yang masih terisolasi atau sulit dijangkau. Kondisi geografis maupun kerusakan infrastruktur tidak boleh sampai menyebabkan masyarakat di wilayah terpencil terisolasi dari bantuan dan layanan dasar.
“Jangan sampai ada masyarakat yang merasa sendirian hanya karena tempat tinggalnya jauh dan sulit dijangkau. Negara harus hadir sampai ke wilayah yang paling terdampak dan paling sulit diakses.”
Demi mempercepat pembukaan akses jalan, ia mendorong pengerahan alat-alat berat, personel, material bangunan, hingga dukungan teknis ke sejumlah lokasi yang tingkat kerusakannya terbilang parah. Penanganan tersebut harus dieksekusi secara tanggap dan terukur dengan tetap mengedepankan keselamatan warga maupun para petugas di lapangan.
Lebih jauh, Aprozi mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh mandek pada fase tanggap darurat semata. Pemerintah perlu segera merancang program rehabilitasi serta rekonstruksi secara menyeluruh supaya berbagai sarana infrastruktur yang rusak dapat kembali beroperasi secara optimal.
Di samping jalan dan jembatan, ia menyoroti pemulihan puskesmas beserta fasilitas kesehatan lainnya, ketersediaan air bersih, sanitasi, sarana pendidikan, hingga fasilitas publik sebagai bagian penting yang tak boleh dikesampingkan dalam proses pemulihan.
“Pemulihan pascabencana jangan hanya dilihat dari berapa kilometer jalan yang berhasil dibuka. Ukuran utamanya adalah seberapa cepat masyarakat bisa kembali mendapatkan pelayanan dasar, khususnya pelayanan kesehatan, dan menjalani kehidupan secara layak.”
Aprozi memastikan bakal terus mengawal dan mendorong agar agenda rehabilitasi serta rekonstruksi pascagempa di NTT direalisasikan secara cepat, terintegrasi, transparan, dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa kepentingan warga harus menjadi landasan paling utama dalam setiap pengambilan kebijakan pemulihan.
“Kami ingin memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses pemulihan. Akses harus dibuka, infrastruktur yang rusak segera diperbaiki, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan harus kembali berfungsi, dan kepentingan masyarakat harus menjadi pusat dari seluruh kebijakan penanganan pascabencana di NTT,” pungkasnya.
