JAKARTA - Pembangunan kawasan pedesaan menjadi salah satu perhatian utama yang dipaparkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat (14/8/2026).
Kebijakan yang disampaikan berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pemberdayaan ekonomi pedesaan, penyiapan fasilitas dasar, serta perluasan jangkauan pelayanan publik.
Pihak pemerintah menilai kawasan pedesaan sebagai fondasi utama penopang daya tahan perekonomian nasional.Sudut pandang ini berlandaskan pada rekam jejak Indonesia sewaktu mengarungi krisis ekonomi 1998, di mana sektor ekonomi kerakyatan terbukti sanggup bertahan di tengah guncangan yang menimpa dunia usaha berskala besar.
"Kekuatan ekonomi Indonesia ada di desa, pada petani kami, nelayan kami, pedagang kami, pengerajin kami, perempuan kami, kepala keluarga kami dan anak-anak muda kami yang bangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri." ujar Prabowo, dalam pidatonya.
Jajaran pemerintah menempatkan konektivitas wilayah pedesaan sebagai syarat mutlak agar roda perekonomian warga dapat berputar secara efisien.Pengangkutan hasil panen, kemudahan akses pendidikan, hingga pergerakan warga dinilai masih mengalami kendala di pelbagai daerah.
Lantaran hal itu, jajaran pemerintah memacu percepatan perbaikan jembatan pedesaan.Sepanjang delapan bulan pertama 2026, terdapat 2.500 jembatan pedesaan yang sukses didirikan oleh jajaran TNI, sedangkan 874 jembatan lainnya dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.Target jajaran pemerintah adalah mendorong angka perbaikan tersebut hingga melampaui 5.000 jembatan pedesaan pada penutupan tahun 2026.
Langkah fisik ini ditujukan guna menekan beban sosial yang selama ini ditanggung oleh warga setempat.Presiden menggarisbawahi masih terdapatnya para pelajar yang harus menantang bahaya demi mencapai sekolah lantaran ketiadaan fasilitas jembatan penyeberangan.
"tidak boleh lagi ada anak-anak kami yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyebrang sungai ke sekolah karena tidak ada jembatan, berangkat sekolah berjalan berjam-jam, berangkat basah, di kelas basah, pulang basah, tidak boleh terjadi." Imbuhnya.
Selain itu, Presiden meminta jajaran kepala daerah untuk secara responsif mendata kebutuhan infrastruktur di area masing-masing.
Presiden menyampaikan, "kami harap para gubernur, bupati, camat, kepala desa semuanya mengecek desa-desanya di mana lagi dibutuhkan jembatan desa. Laporkan, kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa atasi, pemerintah pusat akan turun dan atasi. Kami tidak akan biarkan rakyat kami terlantar."
Di samping persoalan konektivitas, pihak pemerintah turut mempercepat penyediaan sarana air bersih di daerah pedesaan.
Sampai delapan bulan pertama 2026, sebanyak 3.000 titik pasokan air pedesaan telah dibuat oleh jajaran TNI.
Presiden mengatakan, "tahun ini di delapan bulan pertama 2026 kami sudah bangun 3.000 titik air desa yang dibangun TNI."
Presiden menerangkan bahwa masih banyak penduduk desa yang terpaksa menempuh jarak jauh demi memperoleh pasokan air bersih.
Menurutnya banyak rakyat kami yang tidak punya akses ke air bersih, mereka harus jalan susah payah berkilo-kilo hanya untuk mengambil satu atau dua dirigen air bersih, untuk minum, mandi, untuk wudhu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka.
Penguatan sektor perekonomian desa juga digerakkan lewat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Jajaran pemerintah melaporkan sebanyak 10.000 unit koperasi telah berjalan, di mana sekitar 3.300 koperasi di antaranya sudah berada pada tingkat operasional maksimal.
Sasaran akhir pemerintah yakni memastikan 30.000 unit koperasi dapat berjalan secara optimal pada penutupan 2026.
Presiden menjelaskan, "per hari ini sudah 10 ribu koperasi. Operasional optimal artinya sarana prasarana sudah ada semua, jalan, stok dipantau sistem digital pusat, koperasi sudah bisa jadi offtaker pembeli perikanan dan pertanian terdekat, sudah punya angkutan sendiri. Ini pertama dalam sejarah bahwa koperasi diorganisasi, dibantu dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri."
Skema pengerjaan ini diharapkan mampu memangkas alur distribusi komoditas pertanian sehingga potensi kerusakan hasil panen dapat diminimalisir.
Prabowo mengatakan, "tidak lagi ada panen rusak karena tidak ada yang mau beli, tidak ada truk yang angkut panen, mangga rusak, rambutan rusak, tomat rusak, wortel rusak. InsyaAllah ini bisa kami bantu rakyat kami optimal."
Guna memperluas daya jangkau agenda tersebut, pihak pemerintah menetapkan sasaran yang lebih tinggi sampai akhir tahun.
Presiden menegaskan, “target kami 30 ribu koperasi optimal pada akhir 2026.”
