JAKARTA - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk "Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan" pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Diskusi ini mengupas beragam isu strategis terkait pengusahaan jalan tol sekaligus membendung ruang dialog yang konstruktif, strategis, serta solutif di antara para pemangku kepentingan.
Langkah ini bertujuan menyelaraskan regulasi, menjaga iklim investasi tetap kondusif, serta mendorong model pembiayaan berkelanjutan dengan memperbesar keterlibatan investasi swasta guna memaksimalkan mutu pelayanan bagi publik.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menggarisbawahi krusialnya kolaborasi antarpihak demi mewujudkan infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademikus, dan semua pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama," ujarnya.
Menurut Dody, FGD ini menjadi sarana menyatukan langkah konkret, bukan sekadar menyamakan persepsi.
"Karena yang kami sambungkan bukan hanya jalan, tapi juga menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” kata Dody.
Topik pembahasan FGD meliputi investasi tol yang bankable serta sustainable, kepastian pengusahaan, konsistensi terhadap perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penetapan fair risk sharing, hingga tata kelola dinamika usaha guna menjaga kepercayaan investor maupun lembaga pembiayaan.
Sejumlah isu mendasar seperti integrasi jalur tol, pemanfaatan ruang milik jalan tol, penyediaan rest area, serta penerapan multi lane free flow (MLFF) juga dikaji secara kolaboratif dengan mempertimbangkan kondisi jaringan, kebutuhan layanan, struktur finansial, dan keberlanjutan investasi.
Mantan Kepala Bappenas sekaligus Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyebutkan bahwa pembangunan jalan tol memberi nilai tambah ekonomi yang lebih luas ketimbang sekadar menyediakan sarana transportasi.
Di tengah tingginya kebutuhan pembangunan serta perlunya pengelolaan ruang fiskal secara terukur, keterlibatan pihak swasta menjadi kian krusial.
"Karena itu, kami perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas,” ucap Bambang yang kini menjabat Dean & CEO ADB Institute.
Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menimpali, di tengah kondisi APBN yang sangat terbatas saat ini, kontribusi swasta dalam pembangunan serta pembiayaan infrastruktur memegang peranan amat vital.
“Sangat boleh jadi, APBN kami tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, melainkan juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha," ujarnya.
Sebab itu, ia menambahkan bahwa guna menggaet minat dan partisipasi swasta, langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan deregulasi, mempermudah perizinan, serta memastikan pemerintah dan otoritas terkait mematuhi komitmen yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama.
"Untuk menarik investor asing yang punya kebebasan memilih untuk menempatkan modalnya di mana saja, tentunya kami harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain,” tuturnya.
Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI Muhammad Halley Yudhistira menyampaikan bahwa perluasan jaringan jalan tol menghadirkan dampak ekonomi yang besar, yang terus meningkat seiring bertambahnya skala jaringan.
"Namun, laju realisasi pembangunan saat ini masih jauh di bawah kebutuhan untuk mencapai target tersebut. Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta," katanya.
Oleh sebab itu, ia mendorong pembentukan ekosistem jalan tol yang sehat agar kontribusi swasta dapat dimaksimalkan secara berkesinambungan.
Saat ini total panjang jaringan tol beroperasi telah melampaui 3.115 km dengan nilai akumulasi investasi menembus Rp 668 triliun dan diproyeksikan mendekati Rp 1.000 triliun.
Sektor industri jalan tol menjadi pilar utama konektivitas serta pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, pengembangan sektor ini perlu dibarengi dengan peningkatan mutu layanan serta jaminan keselamatan bagi pengguna.
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono menerangkan, industri jalan tol telah bertransformasi dari penyedia infrastruktur fisik semata menjadi bagian terpadu dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang menopang mobilitas, distribusi logistik, serta pertumbuhan wilayah.
Maka dari itu, peningkatan kualitas layanan dan keselamatan pengelana jalan mesti sejalan dengan keberlanjutan iklim investasi melalui penyelarasan arah kebijakan bersama.
"Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif," ujarnya.
Ia menambahkan, lewat dukungan pemerintah dan kolaborasi yang solid, ATI bertekad menciptakan ekosistem jalan tol yang memberi nilai tambah berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.
"Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kami tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan FGD secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan," ujar Rivan.
Penyelenggaraan FGD ini semakin mengukuhkan posisi ATI sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim investasi jalan tol yang transparan dan sehat, guna memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional.
