JAKARTA - Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) mendorong pembentukan ekosistem investasi jalan tol yang sehat serta berkelanjutan guna memperluas keterlibatan pihak swasta, sekaligus mengurangi ketergantungan pembiayaan jalan tol dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono menyebutkan bahwa kejelasan regulasi merupakan kunci utama dalam mempertahankan daya pikat investasi di sektor jalan tol serta memberikan kepastian bagi investor ketika mengambil keputusan investasi jangka panjang.
“Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif,” kata Rivan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan”, Rabu (12/8/2026).
Berdasarkan pandangan Rivan, sektor jalan tol kini telah bertransformasi dari sekadar penyedia sarana fisik menjadi bagian integral dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional, termasuk menyokong pergerakan masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, hingga pengembangan wilayah.
Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan serta jaminan keselamatan pengguna jalan wajib berjalan selaras dengan keberlanjutan iklim investasi maupun penyelarasan regulasi.
“Kami ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan memerlukan sinergi yang kuat antara pihak pemerintah, badan usaha jalan tol, sektor swasta, asosiasi, akademisi, beserta para pemangku kepentingan lainnya.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama,” sambung Dody.
Menurut penilaiannya, pembangunan akses tol tidak sebatas pada penyediaan sarana transportasi fisik, melainkan turut menjembatani kegiatan produksi dengan pasar dan menggerakkan roda perekonomian.
“Yang kami sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara itu, mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai peranan swasta kini kian krusial di tengah melonjaknya kebutuhan pembangunan serta terbatasnya ruang fiskal pemerintah.
“Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar dan ruang fiskal yang perlu dikelola secara optimal, keterlibatan swasta menjadi semakin penting,” ucap Bambang.
Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri turut berpandangan bahwa keikutsertaan swasta dalam pembangunan serta pembiayaan infrastruktur semakin vital lantaran kapasitas APBN yang terbatas.
Menurut Chatib, pemerintah perlu mengupayakan deregulasi, memberikan kemudahan izin, serta menjamin bahwa komitmen yang telah disepakati bersama pemegang konsesi dalam kontrak tetap dipenuhi dengan baik.
“Untuk menarik minat dan partisipasi swasta, yang dapat dilakukan adalah melakukan deregulasi, kemudahan perizinan dan yang sangat penting adalah memastikan bahwa pemerintah dan otoritas terkait senantiasa memenuhi komitmen yang telah disepakati,” ujarnya.
Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan LPEM FEB UI Muhammad Halley Yudhistira menambahkan, akselerasi pembangunan jalan tol memerlukan dukungan modal swasta mengingat kebutuhan dana investasi telah melampaui kapasitas anggaran publik.
“Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta,” sebutnya.
Hingga saat ini, total panjang jalan tol yang sudah beroperasi secara resmi telah menembus lebih dari 3.115 kilometer dengan akumulasi investasi mencapai sekitar Rp668 triliun.Jumlah nilai investasi tersebut diproyeksikan bakal terus merangkak naik hingga mendekati angka Rp1.000 triliun.
