JAKARTA - Keterbatasan ruang fiskal pemerintah memicu sektor jalan tol untuk makin mengandalkan peranan investasi swasta.Guna menjaga kelancaran pembangunan sekaligus menarik modal jangka panjang, kepastian regulasi, konsistensi kontrak, pembagian risiko yang adil, serta kualitas pelayanan dipandang sebagai pilar utama ekosistem jalan tol nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam forum Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) pada Rabu (12/8/2026).

Acara tersebut mempertemukan jajaran pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), pelaku bisnis, akademisi, asosiasi, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk mengulas pelbagai isu strategis dalam pengusahaan jalan tol.

Diskusi tak hanya berfokus pada akselerasi perluasan jaringan, tetapi juga pada tata cara menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkesinambungan.

Beberapa isu mendasar yang dibahas mencakup kepastian pengusahaan, kepatuhan terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), formulasi penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, hingga tata kelola dinamika usaha.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menggarisbawahi krusialnya kolaborasi seluruh pihak dalam mendirikan infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kami sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” ujar Dody.

FGD ATI tersebut turut menyoroti urgensi menciptakan iklim investasi jalan tol yang bankable serta sustainable.

Kepastian regulasi dan kepatuhan kontrak menjadi perhatian utama mengingat pembangunan jalan tol memerlukan permodalan raksasa dengan masa pengembalian yang panjang.

Di samping itu, forum mengulas integrasi jaringan jalan tol, pemanfaatan ruang milik jalan tol, tempat istirahat dan pelayanan (TIP), hingga penerapan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF).

Seluruh topik ditelaah dengan mempertimbangkan kondisi jaringan jalan, kebutuhan layanan publik, struktur pembiayaan, serta keberlanjutan investasi.

Mantan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan yang kini menjabat Dean & CEO Asian Development Bank Institute (ADB Institute), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, menilai keberadaan jalan tol menyumbang dampak ekonomi yang jauh lebih luas daripada sekadar penyediaan sarana transportasi.

Menurutnya, peran serta swasta menjadi sangat vital di tengah tingginya kebutuhan pembangunan nasional dan ruang fiskal yang mesti dikelola secara optimal.

“Kami perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang, sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas,” ujar Bambang.

Pandangan senada diutarakan oleh mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri.Ia menilai partisipasi pihak swasta akan kian krusial mengingat terbatasnya kapasitas APBN, baik untuk membiayai pengerjaan fisik maupun menyediakan insentif fiskal bagi pelaku usaha.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat pelbagai aspek penyokong daya tarik investasi, mulai dari deregulasi, kemudahan izin, hingga kepastian pemenuhan kesepakatan kontrak.

“Sangat boleh jadi, APBN kami tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha,” kata Chatib.

Ia menambahkan bahwa pemerintah beserta otoritas terkait wajib menjamin seluruh komitmen yang telah disepakati dalam kontrak bersama pemegang konsesi berjalan secara konsisten.Kepastian hukum tersebut dinilai amat krusial guna menarik investor asing yang memiliki banyak opsi dalam menanamkan modalnya.

“Untuk menarik investor asing yang punya kebebasan memilih untuk menempatkan modalnya di mana saja, tentunya kami harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain,” ujarnya.

Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Muhammad Halley Yudhistira, menyebutkan bahwa pengembangan jaringan jalan tol mendatangkan nilai tambah ekonomi yang kian besar seiring meluasnya skala jaringan.

Namun, menurutnya, laju pengerjaan saat ini masih belum seimbang dengan kebutuhan untuk mencapai manfaat tersebut secara optimal.

“Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan,” ujar Yudhistira.

Saat ini, total bentang jaringan jalan tol yang telah beroperasi menembus angka lebih dari 3.115 kilometer, dengan akumulasi nilai investasi mencapai kisaran Rp 668 triliun.Angka tersebut diproyeksikan akan terus membubung hingga mendekati Rp 1.000 triliun.

Tingginya nilai investasi ini menegaskan posisi vital industri jalan tol dalam menopang konektivitas, rantai logistik, mobilitas publik, serta laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Atas dasar itu, pengembangan sektor jalan tol tidak hanya dituntut memperluas bentang jalan, tetapi juga wajib berjalan beriringan dengan peningkatan mutu layanan serta keselamatan para pengguna.

Ketua Umum Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Rivan A. Purwantono mengutarakan bahwa sektor jalan tol kini telah bertransformasi dari sekadar penyedia prasarana fisik menjadi bagian integral dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional.

Menurutnya, jalan tol memegang peranan kunci dalam mobilitas masyarakat, lalu lintas logistik, pertumbuhan ekonomi, hingga pengembangan kawasan.

Sebab itu, pembenahan mutu layanan dan keselamatan pengendara harus selaras dengan keberlanjutan iklim investasi.

“Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif,” ujar Rivan.

Ia menegaskan bahwa dukungan dari pemerintah beserta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna membentuk ekosistem jalan tol yang sanggup memberikan faedah berkesinambungan bagi masyarakat pengguna, negara, maupun para pelaku industri.

ATI juga mendorong agar hasil dari FGD tidak berhenti pada ranah wacana, melainkan segera ditindaklanjuti lewat aksi yang nyata.

“Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kami tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan,” katanya.

Pelaksanaan FGD tersebut sekaligus memperkokoh kedudukan ATI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong terciptanya iklim investasi jalan tol yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.