MAKASSAR - Skema Multi Years Project (MYP) 2025-2027 yang dirancang Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi dinilai sanggup merubah pola pembangunan infrastruktur menjadi kian terarah, terukur, serta berkelanjutan.Program MYP dipandang memperhitungkan keberlanjutan program hingga pekerjaan benar-benar rampung dan menghadirkan faedah bagi masyarakat.
"Banggar tentu melihat dari sisi kemampuan fiskal dan kesinambungan anggaran. Tetapi fungsi DPRD bukan berhenti pada saat anggaran disepakati, pelaksanaan MYP terus kami kawal," kata Koordinator Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Mizar Roem di Makassar, Senin (10/8/2026).
Politisi dari Partai Nasdem ini memaparkan, pola pembangunan secara parsial saban tahun memiliki tantangan tersendiri.Utamanya sewaktu pengerjaan proyek yang memerlukan kurun waktu cukup panjang mesti menyesuaikan kemampuan finansial daerah pada masing-masing tahun.
Lewat skema MYP, menurut Mizar, pemerintah mempunyai kerangka pembiayaan yang lebih transparan sehingga pengerjaan strategis dapat dirancang dari awal, baik mengenai target, tahapan pengerjaan, maupun alokasi anggarannya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulsel ini menambahkan, tidak semua pengerjaan fisik harus menerapkan metode multiyears.MYP idealnya diterapkan pada proyek bernilai strategis, memerlukan durasi pengerjaan melebihi satu tahun, serta memberi efek signifikan terhadap konektivitas dan pelayanan publik.
"Ke depan bisa menjadi model, tetapi tentu harus selektif. Proyek yang memang strategis dan membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang bisa dirancang dengan skema multiyears. Yang paling penting adalah perencanaannya matang, pengawasannya berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," jelasnya.
Mizar mengaku mengamati adanya perubahan substansial dibanding skema pembangunan infrastruktur yang dikerjakan secara parsial saban tahun.Salah satu perubahan yang paling tampak, menurutnya, yakni meningkatnya kepastian arah pembangunan.Pemerintah tidak lagi sekadar mendistribusikan anggaran berpatokan pada kebutuhan tahunan, melainkan mampu merancang target pembangunan secara lebih utuh.
"Serapan anggaran itu penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Yang paling penting adalah output dan manfaatnya. Masyarakat juga punya hak untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan. Begitu pun setelah pekerjaan selesai, harus ada anggaran pemeliharaan apakah infrastruktur tersebut rusak ringan, sedang ataupun rusak berat," ujarnya.
Ia menilai, pendekatan semacam itu amat krusial bagi Sulsel yang memiliki area membentang luas serta membutuhkan konektivitas infrastruktur antardaerah guna menopang roda ekonomi warga.Pembangunan sarana jalan, irigasi hingga fasilitas kesehatan, memiliki dampak yang tidak cuma berdimensi fisik.Program ini turut terkait erat dengan pergerakan warga, pasokan hasil pertanian, layanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kalau infrastrukturnya selesai dengan baik dan tepat waktu, dampaknya akan dirasakan masyarakat secara langsung. Jalan yang semakin baik memperlancar mobilitas, irigasi mendukung pertanian, dan fasilitas kesehatan meningkatkan pelayanan masyarakat," imbuh Mizar seraya mengusulkan ke depan ada anggaran pemeliharaan.
Pandangan senada diutarakan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar.Program MYP Pemprov Sulsel dinilai mempunyai relevansi kuat dalam menggenjot mutu pelayanan dasar warga, khususnya pada sektor transportasi, pengairan, serta kesehatan.
"Pada prinsipnya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program tersebut," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel, Ismu Iskandar dalam keterangannya.
Menurutnya, agenda MYP menyasar sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar masyarakat hingga ke pelosok desa.Lantaran hal itu, pembangunan infrastruktur lewat skema tersebut dapat memberikan hasil nyata bagi peningkatan mutu pelayanan publik di Sulsel.
"Mengingat program-program ini terkait layanan dasar yang ada, yakni sektor transportasi melalui pemantapan infrastruktur jalan, pembangunan irigasi dan kesehatan untuk pembangunan rumah sakit regional," paparnya.
Untuk diketahui, program MYP 2025-2027 Pemprov Sulsel berfokus pada pemerataan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 1.400 km, pembenahan irigasi untuk 54.000 hektare sawah, serta pembangunan rumah sakit regional guna memangkas jarak akses kesehatan dan mobilitas warga.Total dana MYP 2025-2027 menyentuh Rp3,7 triliun yang bersumber dari hasil efisiensi APBD Sulsel.
Sebagian besar anggaran terserap pada pembangunan fasilitas jalan yang menjadi ranah Pemprov Sulsel.Total panjang perbaikan dan pengaspalan mencapai 1.400 km jalan yang terbagi dalam kurang lebih 85 ruas di beragam wilayah dengan alokasi dana Rp2,5 triliun.
Pembangunan sarana jalan ini diharapkan makin mempermudah pergerakan harian warga, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, hingga distribusi produk pertanian serta logistik.Pemprov Sulsel turut mengakomodasi pembangunan pengairan senilai Rp780 miliar yang mengaliri 54.000 hektar sawah demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani sebagai bagian layanan publik sektor pertanian.
Khusus pembuatan Rumah Sakit Regional Selatan (Gowa) dan Utara (Luwu), Pemprov Sulsel mengucurkan anggaran sebesar kurang lebih Rp485 miliar.Pembangunan dua rumah sakit regional ini merupakan wujud pemerataan akses layanan kesehatan yang bermutu agar tidak lagi berpusat di Makassar.
