BATAM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kawasan Sumatera untuk mempererat koordinasi guna memelihara stabilitas wilayah sekaligus memacu laju pertumbuhan ekonomi.
Menurut Tito, kesolidan jajaran Forkopimda menjadi penentu penting supaya bermacam permasalahan di daerah dapat dituntaskan secara efisien dan responsif.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito sewaktu memberikan instruksi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (12/8/2026).
Tito menggarisbawahi bahwa setiap lini Forkopimda mempunyai wewenang serta kapabilitas yang beragam.Apabila seluruh potensi tersebut disatukan lewat integrasi yang mantap, pemerintah daerah akan lebih optimal dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ranah politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan.
“Forkopimda ini masing-masing punya power dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito, Rabu.
Tito mengakui, merajut kekompakan di tubuh Forkopimda bukanlah hal yang gampang lantaran setiap instansi memiliki tugas pokok, kewenangan, serta kepentingan tersendiri.Oleh sebab itu, komunikasi beserta koordinasi wajib dijalankan secara bersinambung, tidak cuma tatkala timbul gejolak.
Tito menyarankan jajaran Forkopimda menggelar forum rutin, paling tidak setiap satu atau dua bulan sekali.Komunikasi informal juga dipandang krusial untuk menumbuhkan kedekatan antarpejabat daerah.
Menurut Tito, sinergi yang harmonis antarjabatan pimpinan daerah sanggup mengakselerasi penanganan berbagai persoalan.Sebaliknya, ketidakharmonisan berisiko menghambat penyerapan dan realisasi program pembangunan.
Tito turut menginstruksikan agar koordinasi Forkopimda disesuaikan dengan kendala spesifik yang dihadapi tiap wilayah.Dengan begitu, penyelesaian hambatan dapat dieksekusi secara terpadu dan tidak berjalan secara parsial.
Dalam konteks pembangunan ekonomi, Tito mengimbau para kepala daerah di Sumatera bersama jajaran Forkopimda untuk mengawal tren positif pertumbuhan ekonomi nasional.
Tito mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil menyentuh angka 5,29 %.Menurut Tito, prestasi tersebut patut dipertahankan serta ditingkatkan lebih jauh.
“Pertumbuhan ekonomi kami di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkap Tito.
Meski demikian, Tito mengingatkan bahwasanya performa pertumbuhan ekonomi antardaerah masih bervariasi.Di wilayah Sumatera, Provinsi Kepri dan Lampung tercatat sebagai kawasan dengan angka pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
Maka dari itu, Tito meminta daerah-daerah lainnya untuk memperkuat sinergi demi menggerakkan aktivitas perekonomian, termasuk menjamin realisasi belanja dan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
"Tolong rekan-rekan daerah lain, provinsi lain, betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda," tegasnya.
Di samping pertumbuhan ekonomi, Tito turut memberi perhatian khusus pada pentingnya menjaga keterjangkauan harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok pangan.
Menurut Tito, lonjakan harga pangan memberikan imbas langsung pada taraf hidup masyarakat luas.Bila tidak dimitigasi secara terukur, dinamika tersebut berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan daerah.
“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelas Tito.
Oleh karena itu, Tito mengimbau Forkopimda untuk proaktif mendukung upaya pengendalian inflasi lewat tindakan riil yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
Pengendalian inflasi, lanjut Tito, tidak bisa sekadar dibebankan kepada kepala daerah, melainkan memerlukan dukungan penuh dari segenap jajaran Forkopimda.
Sebagai informasi, rakor tersebut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari, para gubernur dan bupati/wali kota se-Sumatera, jajaran Forkopimda se-Sumatera, serta pejabat terkait lainnya.
